Egianus Kogeya: Sebby Sambom Jefri Pagawak Tidak Meneruskan Bom Fosfor Nduga


Pimpinan KODAP III Ndugama Egianus Kogeya, menodong Sebby Sambom Jefri Pagawak Tidak Meneruskan Bom Fosfor Nduga kepada dunia internasional kecuali ULMWP

Nduga Papua Kamis, 11/7/2019-14:53 Wpb

Baru-baru ini, beberapa media melaporkan adanya penyerahan Petisi Rakyat Papua Barat yang dilakukan aktivis Papua merdeka Benny Wenda kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM).

Petisi tersebut diklaim sepihak telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua. Namun sampai saat ini, ia tidak pernah secara detail menjelaskan isi petisi tersebut.

Sebelum lebih jauh mengkritisi keabsahan petisi tersebut, perlu dicatat bahwa Benny Wenda adalah pelaku kriminal. Pada 2002 silam, Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan vonis penjara kepadanya setelah terbukti secara sah menjadi otak pembunuhan seorang anggota polisi asal Sentani. Ia juga terbukti sebagai pelaku pembakaran kantor polisi di Abepura setahun sebelumnya.

Ia kemudian kabur dari penjara dan melarikan diri ke Papua Nugini (PNG). Belakangan ia kemudian mendapat suaka dari Pemerintah Inggris. Meski telah hidup mewah dalam pelariannya di Oxford, namun tidak membuat ia lepas dari statusnya sebagai pelaku kriminal.

Dalam pelariannya itu, Benny Wenda kemudian aktif mengampanyekan informasi yang tidak benar tentang Papua hari ini kepada dunia internasional.

Yang terbaru, ia melakukan permufakatan jahat dengan delegasi Vanuatu untuk menipu Komisioner Komisi Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet. Ia disusupkan oleh rombongan delegasi Vanuatu saat pembahasan laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review) Vanuatu oleh KTHAM PBB di Jenewa, Jumat (25/1/2019) lalu.

Alih-alih mendapat simpati internasional, justru aksi manipulatif yang dilakukan Benny Wenda dengan “bantuan” Vanuatu semakin membuka mata PBB dan publik internasional bahwa dia dengan organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah manipulator besar yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Aksinya bersama delegasi Vanuatu yang telah menipu KTHAM, jelas melecehkan PBB dan sangat bertentangan dengan etika dan protokol internasional. Ini juga telah menunjukkan “kelas” mereka berdiplomasi yang tidak menghargai PBB dan tataran diplomasi di level internasional.

Pesan paling penting yang ditangkap oleh publik internasional dari peristiwa ini adalah Benny Wenda seorang manipulator. Insiden memalukan itu akhirnya membuka mata publik internasional bahwa ia bukanlah orang yang layak dipercaya.

Klaim 1,8 juta tanda tangan patut dipertanyakan, mengingat saat ini jumlah orang asli Papua (OAP) dewasa yang diklaim sebagai penanda tangan belum sebanyak itu.


Hal lain yang patut diragukan kebenarannya mengenai waktu pengumpulan tanda tangan yang hanya beberapa bulan, sementara wilayah Papua sangat luas dengan alam yang sulit ditempuh.


Dalam pelariannya di luar negeri, Benny Wenda berusaha membohongi publik internasional dengan isu manipulatif genosida di Papua.

Tentu belum hilang dari ingatan publik internasional, awal Desember 2018, ketika sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya membantai secara biadab warga sipil di Distrik (kecamatan) Yigi, Kabupaten Nduga.

Dari 25 orang pekerja PT Istaka Karya yang dibantai secara sadis di lereng bukit Puncak Kabo, 4 orang berhasil meloloskan diri kemudian dievakuasi aparat TNI-Polri. Sementara 17 pekerja ditemukan meninggal dunia dan 4 orang lainnya hingga saat ini belum ditemukan.

Sebagai pembenaran terhadap aksi biadab itu, senada dengan para politisi pendukung Papua merdeka yang mengklaim bahwa para pekerja yang mengerjakan proyek strategis nasional jalan Trans Papua sebagai anggota TNI.

Klaim ini kemudian terbantahkan oleh media-media yang meliput dan berinteraksi dengan para keluarga korban. Dengan dalih ini pula, orang-orang yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM membenarkan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap warga sipil di wilayah Papua.

Benny Wenda juga melakukan kampanye manipulatif mengenai kondisi Kabupaten Nduga pasca pembantaian warga sipil yang dilakukan TPN-OPM pimpinan Egianus Kogoya.

Ia menuding Pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer dan menyebut aparat TNI-Polri menggunakan bom fosfor, senjata kimia terlarang. Kebohongannya tersebut bisa terendus dari data yang tidak sinkron yang disampaikan.

Berita mengenai bom fosfor ini sempat diberitakan The Saturday Paper berjudul “Exclusive: Chemical weapons dropped on Papua” pada 22 Desember 2018. Berita ini diduga kuat bersumber dari jaringan ULMWP, melampirkan foto berikut penjelasan bahwa ada 7 orang tewas akibat bom ini.

Pada 18 Januari 2019, Benny Wenda melalui akun twitternya menyebarluaskan data yang diklaim sebagai akibat operasi militer di Kabupaten Nduga pasca pembantaian warga sipil oleh TPN-OPM di Kecamatan Yigi.

“Ada 11 orang tewas tertembak di antaranya 3 orang anak, 6 orang hilang, dan 8 orang terluka akibat bom kimia,” tulis keterangan itu.


Dengan membandingkan dua data di atas, maka data-data yang disampaikan patut diragukan. Jika sebelumnya kepada sejumlah media internasional menyebut ada warga tewas, kemudian diralat menjadi 8 orang terluka akibat senjata kimia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun Twitter resmi hari Sabtu (22/12) menyampaikan sedikitnya delapan point penting dalam bahasa Inggris, membantah laporan suratkabar Australia “The Saturday Paper” pada hari yang sama, yang melaporkan bahwa militer Indonesia menggunakan bom fosfor untuk mengejar pelaku penembakan pekerja konstruksi PT. Istaka Karya di Nduga, Papua, 2 Desember lalu.

“Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan sangat menyesalkan laporan media yang tidak bertanggungjawab, yang ditunjukkan oleh media cetak dan online yang berkantor di Australia, yang dikenal sebagai ‘The Saturday Paper’ pada tanggal 22 Desember 2018, yang menuduh Indonesia menggunakan senjata kimia dalam praktik di Nduga, Papua.”

Ditegaskan bahwa sebagai anggota “Organization for the Prohibition of Chemical Weapons” OPCW – organisasi yang melarang penggunaan senjata kimia – yang patuh, “Indonesia tidak memiliki senjata kimia apapun sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran I Konvensi Senjata Kimia.”

Diakui bahwa Indonesia mengimpor, menggunakan dan menyimpan bahan kimia, sebagaimana ada dalam bagan 2 dan 3 konvensi itu tetapi dilakukan “dengan sangat ketat, hanya untuk tujuan bersifat damai guna mendukung industri nasional dan telah dikukuhkan lewat sedikitnya 19 inspeksi OPCW sejak tahun 2004.”

Pimpinan KODAP III Ndugama Egianus Kogeya" Menambahkan, Goliaht Tabuni,-Dalam KTT-ULMWP 2017 di Vanuatu, perwakilan militer West Papua yang hadir di sana adalah Sebby Sambom (TPNPB), Jefri Pagawak (OPM), Yona Wenda (TPNPB), Yalpi Yikwa (TRWP). Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan politik. Dalam penyampaian pandangan politik, masing-masing memperkenalkan profile militer sembari mendesak kepada ULMWP untuk diakui.

Usulan atau rekomendasi mereka kepada ULMWP adalah memfasilitasi pertemuan Militer West Papua menuju Persatuan militer.

Rekomendasi itu diputuskan oleh pimpinan ULMWP dan merekomendasikan kepada Biro Pertahanan untuk mengkordinasikan semua markas pertahanan Biro Pertahanan ULMWP pun telah melakukan tugasnya untuk mengkoordinasikan kepada seluruh markas militer.

Semua markas telah menyatakan kesediaannya untuk siap menghadiri pertemuan seluruh militer yang difasilitasi atau dimediasi oleh ULMWP melalui Biro Pertahanan.

Wujud dari pada komitmen seluruh pertahanan itu, masing-masing markas telah mengutus dua-dua orang untuk menghadiri Pra Kongres Luar Biasa (Pra KLB).

Utusan masing-masing pertahanan inilah yang membentuk Panitia bersama, baik dari TPNPB, TRWP dan TNPB.

Panitia Penyelenggara bukan Biro Pertahanan ULMWP melainkan representasi dari TPNPB, TRWP dan TNPB.

Seusainya panitia mengeluarkan undangan KLB dan masing-masing Pertahanan mengirim peserta KLB disertai sumbangan untuk pelaksanaan KLB yang dibebankan Panitia.

Sejak Pra KLB hingga KLB-nya Panitia maupun Kepala Biro Pertahanan aktif membangun komunikasi dengan tn. Seby Sambom dan Jefri Pagawak Undangan pun sudah dikirim dan telah diterima oleh mereka.

Pertanyaannya mengapa mereka TIDAK HADIR? padahal merekalah yang mendesak kepada ULMWP untuk memfasilitasi pertemuan Militer.

Sekitar 500 an delegasi dari masing-masing Pertahanan yang hadir telah menyepakati dan memutuskan untuk bersatu dibawa nama West Papua Army atau Tentara West Papua.

Struktur komando tidak dileburkan atau disatukan Masing-masing struktur komando tetap ada tapi hanya membangun garis koordinasi dibawa ULMWP.

Demikian proses yang terjadi Mereka bukan membentuk struktur militer baru ULMWP tidak membentuk tentara baru Demikian sedikit penjelasan Semua ini terjadi karena pentingnya persatuan ULMWP sendiri, representasi dari semua organisasi Perjuangan yg berafiliasi dalam agenda maupun struktur Perjuangan Maka tidak bisa mengakui salah satu militer Langkah yang bisa ditempuh ULMWP demi mewujudkan persatuan militer sebagaimana proses yang berlangsung kemarin.

Sebelumnya, Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom mengatakan dia maupun TPNPB tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa I yang diselenggarakan oleh West Papua Army (WPA) seperti yang dikemukakan oleh Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua, Jacob Rumbiak.

TPN-PB dan KNPB akan tunduk dibawah kontstitusi 61/71,tidak akan pernah keluar rill perjuangan

Sesuai Kongres Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat  (TPNPB) di biak ditetapkan bahwa Jendral GOLIATH TABUNI sebagai Panglima tertinggi TPNPB.

Minggu 7 Juli 2019-8:30 WPB Gen, Goliaht Tabuni, Menanggapi Terkait Pernyataan Sebby Sambom yang mengkelaim atas, klarifikasi Sewenang-wenang oknum dan kawan-kawa lainnya tentang penolakan west papua Army, yang bergabung dalam satu komando Militer West Papua Army, tidak kordinasi melalui lisan, maupun tulisan maka" saya secara pribadi Goliaht Tabuni, minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pejuang maupun, rakyat bangsa papua dimanapun berada tambahnya.

Senin 1 Juli 2019 - 13:52 WIB

Gerakan United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat yang selama ini dicap pemerintah Indonesia sebagai kelompok separatis telah membentuk tentara baru. Dengan pembentukan tentara baru ini, ULMWP menolak label separatis dan penjahat oleh pemerintah Indonesia.

Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengatakan untuk pertama kalinya tiga faksi yang selama ini melawan militer Indonesia telah bersatu membentuk pasukan baru di bawah satu komando.

Tentara baru itu diberi nama "West Papua Army (Tentara Papua Barat)". Tentara baru itu dibentuk di bawah "Deklarasi Perbatasan Vanimo". (Ujar Kogeya)



Nduga Papua West Papua Army, Kamis, 11 Juli 2019: Pimpinan KODAP III Ndugama (Egianus Kogeya)