Benny Wenda Sang Manipulator

JAYAPURA | Baru-baru ini, beberapa media melaporkan adanya penyerahan Petisi Rakyat Papua Barat yang dilakukan aktivis Papua merdeka Benny Wenda kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM).

Petisi tersebut diklaim sepihak telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua. Namun sampai saat ini, ia tidak pernah secara detail menjelaskan isi petisi tersebut.

Sebelum lebih jauh mengkritisi keabsahan petisi tersebut, perlu dicatat bahwa Benny Wenda adalah pelaku kriminal. Pada 2002 silam, Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan vonis penjara kepadanya setelah terbukti secara sah menjadi otak pembunuhan seorang anggota polisi asal Sentani. Ia juga terbukti sebagai pelaku pembakaran kantor polisi di Abepura setahun sebelumnya.

Ia kemudian kabur dari penjara dan melarikan diri ke Papua Nugini (PNG). Belakangan ia kemudian mendapat suaka dari Pemerintah Inggris. Meski telah hidup mewah dalam pelariannya di Oxford, namun tidak membuat ia lepas dari statusnya sebagai pelaku kriminal.

Dalam pelariannya itu, Benny Wenda kemudian aktif menyebarkan informasi yang tidak benar (hoaks) tentang Papua hari ini kepada dunia internasional.

Yang terbaru, ia melakukan permufakatan jahat dengan delegasi Vanuatu untuk menipu Komisioner Komisi Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet. Ia disusupkan oleh rombongan delegasi Vanuatu saat pembahasan laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review) Vanuatu oleh KTHAM PBB di Jenewa, Jumat (25/1/2019) lalu.

Alih-alih mendapat simpati internasional, justru aksi manipulatif yang dilakukan Benny Wenda dengan “bantuan” Vanuatu semakin membuka mata PBB dan publik internasional bahwa ia dan organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah manipulator besar yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Aksinya bersama delegasi Vanuatu yang telah menipu KTHAM, jelas melecehkan PBB dan sangat bertentangan dengan etika dan protokol internasional. Ini juga telah menunjukkan “kelas” mereka berdiplomasi yang tidak menghargai PBB dan tataran diplomasi di level internasional.

Baca ini : TNI Polri Kibarkan Bendera Merah Putih di Markas KNPB

Pesan paling penting yang ditangkap oleh publik internasional dari peristiwa ini adalah Benny Wenda seorang manipulator. Insiden memalukan itu akhirnya membuka mata publik internasional bahwa ia bukanlah orang yang layak dipercaya.

Klaim 1,8 juta tanda tangan patut dipertanyakan, mengingat saat ini jumlah orang asli Papua (OAP) dewasa yang diklaim sebagai pemberi tanda tangan belum sebanyak itu.

Hal lain yang patut diragukan kebenarannya mengenai waktu pengumpulan tanda tangan yang hanya beberapa bulan, sementara wilayah Papua sangat luas dengan alam yang sulit ditempuh.
Publikasi kondisi Kabupaten Nduga pasca pembantaian barbar yang dilakukan TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya yang disebarkan Benny Wenda melalui akun twitternya. (ist)

Kampanye Manipulatif

Dalam pelariannya di luar negeri, Benny Wenda berusaha membohongi publik internasional dengan isu manipulatif genosida di Papua.

Tentu belum hilang dari ingatan publik internasional, awal Desember 2018, ketika sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya membantai secara biadab warga sipil di Distrik (Kecamatan) Yigi, Kabupaten Nduga.

Dari 25 orang pekerja PT Istaka Karya yang dibantai secara sadis di lereng bukit Puncak Kabo, 4 orang berhasil meloloskan diri kemudian dievakuasi aparat TNI-Polri. Sementara 17 pekerja ditemukan meninggal dunia dan 4 orang lainnya hingga saat ini belum ditemukan.

Sebagai pembenaran terhadap aksi biadab itu, senada dengan para politisi pendukung Papua merdeka yang mengklaim bahwa para pekerja yang mengerjakan proyek strategis nasional jalan Trans Papua sebagai anggota TNI.

Klaim ini kemudian terbantahkan oleh media-media yang meliput dan berinteraksi dengan para keluarga korban. Dengan dalih ini pula, orang-orang yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM membenarkan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap warga sipil di wilayah Papua.

Benny Wenda juga melakukan kampanye manipulatif mengenai kondisi Kabupaten Nduga pasca pembantaian warga sipil yang dilakukan TPN-OPM pimpinan Egianus Kogoya.

Ia menuding Pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer dan menyebut aparat TNI-Polri menggunakan bom fosfor, senjata kimia terlarang. Kebohongannya tersebut bisa terendus dari data yang tidak sinkron yang disampaikan.

Baca ini : TPNPB-OPM Nyatakan Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Nduga

Berita mengenai bom fosfor ini sempat diberitakan The Saturday Paper berjudul “Exclusive: Chemical weapons dropped on Papua” pada 22 Desember 2018. Berita ini diduga kuat bersumber dari jaringan ULMWP, melampirkan foto berikut penjelasan bahwa ada 7 orang tewas akibat bom ini.

Pada 18 Januari 2019, Benny Wenda melalui akun twitternya menyebarluaskan data yang diklaim sebagai akibat operasi militer di Kabupaten Nduga pasca pembantaian warga sipil oleh TPN-OPM di Kecamatan Yigi.

“Ada 11 orang tewas tertembak di antaranya 3 orang anak, 6 orang hilang, dan 8 orang terluka akibat bom kimia,” tulis keterangan itu.

Dengan membandingkan dua data di atas, maka data-data yang disampaikan patut diragukan. Jika sebelumnya kepada sejumlah media internasional menyebut ada warga tewas, kemudian diralat menjadi 8 orang terluka akibat senjata kimia.
Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi didampingi Kepala Perlengkapan Kodam Cenderawasih, Kolonel CPL Dwi Soemartono yang memperagakan granat asap yang dituduh bom fosfor. (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)
Dalam keterangan pers, Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi secara tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki senjata kimia dan foto-foto yang beredar di media sosial sebagai bom fosfor adalah selongsong granat asap.

“Granat asap adalah senjata standar yang dipakai semua pasukan di dunia. Granat asap ini tidak mengandung peledak mematikan yang berfungsi mengeluarkan asap sebagai penanda sasaran atau menutup pergerakan pasukan,” kata Aidi di Jayapura.

Aidi membenarkan laporan mengenai 3 warga yang ditemukan tewas tertembak di Kecamatan Mbua. Menurutnya, aparat TNI-Polri masih menyelidiki penyebab kematian ketiga pemuda yang diperkirakan terjadi pada tanggal 3 – 4 Desember 2018.

Ketiga warga yang meninggal, yakni Mianus Lokbere (18) dan Nison Imangge (18), keduanya warga Kampung Otalama, Kecamatan Mbua, serta seorang lagi Nementius Wimiangge (28) warga Kecamatan Mbulmu Yalma.

“Aparat TNI-Polri baru bergerak dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 4 Desember dan tiba di Mbua pada sore hari. Saat itu, mereka langsung terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya yang mengejar pasukan TNI dan warga sipil yang sebelumnya berlindung di Pos TNI Yonif 755 di Mbua,” ujar Aidi.

Aidi mengatakan Nementius Wimiangge (28) diduga anggota KKSB yang tertembak saat menyerang Pos TNI di Mbua dan jenazahnya sudah dibakar sesuai adat perang.

“Mianus Lokbere (18), siswa STK Alkitab, ditemukan tewas di atas bukit sekitar 500 meter dari Pos TNI di Mbua. Belum diketahui, apakah Mianus anggota KKSB, atau warga yang dijadikan tameng oleh KKSB saat menyerang Pos TNI di Mbua. Demikian juga dengan Nison Imangge (18), siswa SMA Negeri 1 Mbua, masih diselidiki penyebab kematiannya,” papar Aidi.

Baca ini: Alberth Wanimbo Senior KNPB, Sekarang Menjadi Ketua KNPI

Penjelasan resmi Kodam Cenderawasih tersebut sekaligus membantah klaim sepihak Benny Wenda yang menyebut belasan warga tertembak dan di antaranya ada 3 anak-anak.

“Klaim yang digembar-gemborkan kelompok penggiat HAM dan kelompok separatis berusaha membangun opini seolah aparat TNI-Polri bertindak membabi buta di Nduga. Faktanya, aparat TNI-Polri yang melakukan evakuasi jenazah warga sipil yang dibantai secara bar-bar oleh KKSB justru berulang kali diserang KKSB,” katanya.

Alih-alih mendapat simpati internasional, terbongkarnya kebohongan yang dikampanyekan Benny Wenda, bukan tidak mungkin akan mendorong publik internasional justru mendesak PBB menjadikan OPM dan sayap militernya TPNPB sebagai organisasi teroris internasional.

Faktanya, puluhan warga sipil terbunuh secara sadis oleh kelompok ini, belum lagi aksi penyanderaan, penyerangan terhadap tenaga guru dan petugas kesehatan di sejumlah wilayah Papua.
Danrem 172/PWY Kol Inf Jonathan Binsar Sianipar didampingi Danyonif 756 Mayor Inf Arif Budi Situmeang berbicang dengan warga sambil menikmati hidangan bakar batu di Kecamatan Mbua, Kabupaten Nduga, Desember 2018. (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)

Hambat Pembangunan di Papua

Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah pusat turun langsung melakukan percepatan pembangunan bersama pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat.

Aksi brutalisme KKSB dan kampanye miring mengenai kondisi Papua yang digembar-gemborkan Benny Wenda, secara langsung menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Investor yang diharapkan pemerintah untuk ikut membuka lapangan pekerjaan di Provinsi Papua, justru takut dengan kondisi keamanan yang ada. Imbasnya secara langsung kepada masyarakat yang terus hidup dalam keterbelakangan.

Bandingkan dengan kondisi Provinsi Papua Barat hari ini, yang terus menggeliat membangun wilayah mereka. Bukan tidak mungkin, 5 hingga 10 tahun ke depan, Provinsi Papua akan jauh tertinggal dibanding saudara muda mereka di Papua Barat.

Baca ini : Ketua KNPI Papua : ULMWP Tidak Boleh Mengintervensi Kegiatan Masyarakat Papua

Simaklah pernyataan dari tokoh agama di Mbua, Pendeta Nataniel Tabuni dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge yang justru meminta agar program pembangunan harus terus dilaksanakan di daerah mereka.

“Kami berharap pemerintah pusat melanjutkan pembangunan, karena pembangunan ini yang menjadi harapan dari seluruh warga di Kabupaten Nduga,” kata Yairus awal Januari 2019.

Kenyataan ini, semakin membuktikan kampanye manipulatif yang dilakukan Benny Wenda sebagai upaya menghambat pembangunan di Papua untuk terus melanggengkan keterbelakangan orang asli Papua. Ia tak lebih dari pejabat-pejabat korup di Papua yang hidup mewah di atas penderitaan orang asli Papua yang tinggal di kampung-kampung tanpa pelayanan dasar yang memadai. (Fox)

Petisi tersebut diklaim sepihak telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua. Namun sampai saat ini, ia tidak pernah secara detail menjelaskan isi petisi tersebut.