TPN-OPM Merasa Bebas Walaupun untuk Urusan Membunuh

TPN-OPM Merasa Bebas Walaupun untuk Urusan Membunuh
JAYAPURA | Pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat berat telah terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Kita sepakat bahwa membunuh bukanlah sebuah tindakan pembenaran atas dasar apapun itu. Kita harus mengerti bahwa setiap jiwa dan raga manusia memiliki hak untuk merdeka atas dirinya sendiri, hal ini sering kita sebut Hak untuk hidup yang menjadi suatu prinsip moral didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan (terutama) tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya.

Sebanyak 31 orang pekerja dari PT Istaka Karya (BUMN) yang berkantor pusat di Jakarta dan saat ini telah dikontrak oleh pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur dengan membangun jembatan yang menghubungkan distrik-distrik terpencil, malah mendapatkan tindakan biadab. Terlalu banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh para pekerja disana. Kita bisa bayangkan jika 31 orang tersebut adalah tulang punggung keluarga, maka berapa banyak istri, anak-anak, dan sanak saudara yang saat ini menangis ikut merasakan susahnya keadaan.

Menurut Kepolisian, kejadian pembantaian di Kali Yigi dan Kali Aurak pada tanggal 2 Desember 2018 kemarin, sejumlah pekerja yang mendapatkan siksa keji dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) sampai saat ini masih belum bisa dievakuasi sebab kondisi yang tidak memungkinkan.

Baca : TPNPB-OPM Nyatakan Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Nduga

Telah banyak berita yang dipublikasi oleh media-media nasional terkait kasus amoral ini. Berbagai kecaman juga muncul dari setiap lapisan masyarakat dengan sudut pandang yang beragam. Sebab tindakan ini tidaklah bernilai benar dengan alasan apapun. Termasuk dari Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa yang turut menyuarakan rasa kesalnya.

Doren menegaskan bahwa setiap tindakan yang salah maka akan berhadapan dengan proses hukum. Bahkan dikatakan juga olehnya bahwa TNI dan Polri harus melakukan tindakan tegas kepada KKB.

“Penegakan hukum harus dilakukan. kondisi yang terjadi di Kabupaten Nduga saat ini bisa dikarenakan tidak adaya pos-pos keamanan disana, sehingga KKB merasa leluasa dengan menggencarkan aksinya. Saya sangat berharap KKB ditumpas keberadaanya,”

Baca : Sebby Sambom: Goliath Tabuni Selaku Panglima Tinggi TPN-OPM akan Mengeluarkan Perintah Operasi untuk Menembak Mati Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Boy Rafly Amar, M.H

Doren menambahkan bahwa walaupun kita tahu bersama, upaya pembangunan Pos keamanan di daerah terpencil kerap mendapat tentangan bahkan dari perangkat-perangkat daerah disana. Alasan busuk yang tidak masuk akal namun terlanjur dilontarkan oleh pemangku kepentingan juga kerap mengernyitkan dahinya.

“Pemikiran yang keterbelakangan oleh perangkat daerah beberapa waktu lalu membuat saya sedih. Mereka tidak berfikiran bahwa keamanan rakyat adalah kondisi sentral yang harus dijaga. Baru dengan kejadian saat ini mereka seakan menjilat ludahnya sendiri,” ungkap Doren yang menyayangkan tindakan perangkat daerah yang tidak dengan tulus menjaga rakyatnya. Peristiwa yang dikhawatirkan waktu lampau kini sudah terjadi, lalu kepada mereka yang dengan keras menolak dibangunnya sarana pelayanan keamanan apakah sudah berperan maksimal?

Sebanyak 31 orang pekerja dari PT Istaka Karya (BUMN) yang berkantor pusat di Jakarta dan saat ini telah dikontrak oleh pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur dengan membangun jembatan yang menghubungkan distrik-distrik terpencil, malah mendapatkan tindakan biadab. Terlalu banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh para pekerja disana. Kita bisa bayangkan jika 31 orang tersebut adalah tulang punggung keluarga, maka berapa banyak istri, anak-anak, dan sanak saudara yang saat ini menangis ikut merasakan susahnya keadaan.