Vanuatu Berikan Peringatan Serius bagi Pemerintah Indonesia

Frits Ramandey.
JAYAPURA | Pernyataan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), yang merasa terusik dengan negara pasifik sisi selatan, Vanuatu, yang dianggap selalu memunculkan isu tidak benar tentang pelanggaran HAM di Papua, sebenarnya memberikan peringatan serius bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, eksklusif kepada Cenderawasih Pos, Senin (10/1) kemarin.

Bukan tanpa alasan, sebab menurut Ramandey, Vanuatu merupakan salah satu negara anggota Dewan HAM PBB, yang mana, pada dasarnya, seluruh negara anggota Dewan HAM PBB wajib mengetahui kasus pelanggaran HAM yang menonjol.

“Dalam konteks pelanggaran HAM berat, yang mana ketika Vanuatu memberikan keprihatinannya, hal ini merupakan sebuah intervensi. Untuk itu, berulang kali Komnas HAM menyebutkan bahwa kalau sampai persoalan HAM ini tidak cepat diselesaikan, maka kondisi Papua saat ini pasti akan menjadi perhatian negara lain, sehingga menglobalkan persoalan HAM di Papua,” ungkap Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Senin (10/1) kemarin.

Berdasarkan fakta dari Komnas HAM, terdapat kasus pelanggaran HAM yang terjadi, yang mana hal ini berdasarkan mekanisme dari pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.

Bicara pelanggaran HAM di Papua, tentunya pemerintah harus menjawab bahwa berdasarkan Undang-Undang terkait pelanggaran HAM, hingga kini terdapat dua kasus HAM yang menonjol, yakni Wamena dan Wasior. Sementara untuk Paniai sendiri telah memasuki tahapan Paripurna Komnas HAM dan telah ditetapkannya Tim Ad Hoc untuk melakukan penyelidikan.

Demikian, fakta di Papua, berdasarkan undang-undang, terdapat kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan. Oleh sebab itu, mestinya sebelum pergi ke Sidang Umum PBB, JK harus mendapatkan masukan dari Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM di wilayah Indonesia, termasuk di Papua.

“Berdasarkan fakta bahwa adanya kasus pelanggaran HAM di Papua, maka seharusnya delegasi Indonesia yang dipimpin JK itu menjelaskan bagaimana penanganannya. Artinya, dengan menjelaskan penanganan terhadap kasus HAM di Papua, maka negara-negara, terutama negara anggota Dewan HAM PBB, mentetahui komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Papua,” jelasnya.

Selain mengakui dan menjelaskan terkait pelanggaran HAM berat di Papua, JK pun harus mampu menjelaskan pelanggaran HAM diluar pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Sebut saja, penutupan gereja-gereja secara paksa di berbagai daerah di Indonesia, sebab, ini fakta yang menunjukkan bahwa memang terjadinya tindakan pelanggaran HAM, yang mana dalam kasus ini mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

“Kemudian, perihal kekerasan yang terjadi secara masif di Indonesia, termasuk pula di Papua. Hal ini mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Misalnya, kekerasan dengan senjata, baik yang dilakukan kelompok sipil bersenjata maupun aparat keamanan. Selain itu, masih terjadi pula perang suku berkepanjangan, dan juga perusahaan-perusahaan yang dibackup oleh aparat keamanan, baik Brimob maupun TNI, dan lain sebagainya, serta tidak ketinggalan, penyerobotan tanah hak ulayat milik masyarakat. Ini merupakan beberapa jenis peristiwa yang bisa dikategorikan dalam pelanggaran HAM,” paparnya.

Baca: Gubernur Papua: Tidak Boleh Lagi Ada OAP yang Mati, Kalau Tidak Saya Langsung Lapor PBB

Demikian, memang seharusnya pemerintah tidak boleh mengelak perihal pelanggaran HAM di Indonesia maupun di Papua secara khusus. “Kalau delegasi Indonesia, apalagi yang menybutkan itu ialah pimpinan negara, maka ini pembohongan publik. Padahal pada mekanisme nasional, kita punya empat undang-undang, dalam hal ini UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 26 Tahun 2000, UU Nomor 40 Tahun 2008, dan UU Nomor 7 Tahun 2012, yang mana memberi mandat pada negara melalui Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Menko Polhukam, dan pemerintah pada umumnya, untuk bisa memberi penjelasan terkait mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia. Sebab, hal itu jauh lebih strategis untuk meyakinkan forum dewan HAM PBB,” pungkasnya.