Presiden Joko Widodo Sebagai Atasan Langsung Direktur Utama Badan Pengelola Jaminan Sosial (BJPS)

Presiden Joko Widodo sebagai atasan langsung Direktur Utama Badan Pengelola Jaminan Sosial (BJPS)
Perwakian karyawan korban PHK saat berunjuk rasa di depan Istana Negara
JAKARTA | Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diminta segera menyelesaikan sengketa dan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan di lingkungan PT Freeport Indonesia, perusahaan asal Amerika Serikat yang melakukan penambangan emas, tembaga dan perak di Kabupaten Mimika, Papua.

“Presiden Joko Widodo sebagai atasan langsung Direktur Utama Badan Pengelola Jaminan Sosial (BJPS) Kesehatan, dan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, patut segera menyelesaikan masalah ini,” kata Haris Azhar, Kuasa Hukum 8.300 Korban PHK PT Freeport dari Lokataru - Law and Human Right Office, Minggu (19/8).

Haris Azhar mengatakan, ribuan korban PHK “sepihak” di lingkungan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, kini menagih sikap Menaker Hanif Dhakiri yang sebelumnya sudah membentuk tim investigasi pada Juni 2017, namun hasil kerjanya belum memberikan kejelasan apapun terkait masalah ketenagakerjaan berkepanjangan ini.

Adapun tim tersebut dipimpin Hayani, Dirjen Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) Kemnaker. Sayangnya, tim ini disebut tidak pernah memeriksa, bertemu atau bahkan mencari fakta dari para karyawan, baik yang melakukan mogok kerja, atau pun yang disasar program furlough (kebijakan merumahkan pekerja).

“Sampai saat ini tidak diketahui laporan sementara atau laporan akhir dari tim ini. Kami khawatir tim ini hanya siluman belaka,” ujarnya.

Para karyawan, katanya, akan berupaya menagih janji Presiden Joko Widodo selaku atasan langsung para menteri. Termasuk terhadap Dirut BPJS Kesehatan dalam dugaan pelanggaran hukum dan HAM terhadap karyawan, meski persoalan ini tengah berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Untuk itu, kehadiran 200an orang lebih karyawan PTFI di Jakarta, mewakili ribuan lainnya yang tersebar di berbagai kota, merupakan upaya mencari keadilan, penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi mereka,” kata dia.

Menurutnya, desakan dan segala upaya ditujukan kepada pemerintah pusat mengingat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika sebagai pemegang otoritas di daerah, cenderung diam dan tak berdaya menghadapi korporasi internasional sekaliber PT Freeport Indonesia (Freeport McMoRan).

Kronologis

Haris Azhar mengatakan, persoalan ketenagakerjaan yang menimpa ribuan karyawan ini amat memprihatinkan. Ini sudah berlangsung selama 1,6 bulan, sejak Februari 2017. Kala itu, Freeport memberlakukan furlough (merumahkan) 700an orang karyawannya.

“Furlough itu tanpa ukuran yang jelas, dan ternyata hal itu hanya akal-akalan untuk mengusir paksa aktivis serikat pekerja yang kritis terhadap manajemen perusahaan,” tuding Haris.

Menyusul kebijakan program furlough tersebut, sempat dilakukan dialog antar serikat dengan manajemen perusahaan. Akan tetapi, ketika itu perusahaan mengklaim harus mengambil kebijakan sebagai langkah efisiensi lantaran merugi akibat pemberlakuan IUPK. Kebijakan itupun dianggap sebagai langkah strategis sehingga tak perlu dinegosiasikan.

“Nyatanya hingga hari ini tidak satu pun kerugian tersebut terbukti. Perusahaan masih untung bergelimang dolar. Harga saham di bursa efek New York stabil. Klaim Perusahaan bahwa kebijakan ini tidak perlu dinegosiasikan adalah merupakan alasan yang tidak tepat,” kata Haris.

Disebutkan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menerangkan bahwa kebijakan strategis perusahaan yang terkait dengan karyawan harus didiskusikan kepada karyawan atau perwakilannya, dalam hal ini serikat pekerja.

Sementara pilihan mogok kerja oleh 8000an karyawan, ditempuh sebagai bentuk solidaritas terhadap kesemena-menaan perusahaan. Haris memandang ini adalah upaya yang dijamin oleh UU Serikat Pekerja sehingga dianggap konstitusional.

“Perusahaan berdalih bahwa mogok tidak sah. Perusahaan lupa dan mengabaikan surat pemberitahuan mogok dari serikat,” ujarnya.

Seiring pemogokan massal berlangsung, perusahaan lalu menganggap ribuan karyawan telah mangkir dari tempat kerja. Manajemen perusahaan, kata Haris, menuding ribuan pekerja mogok untuk menghadiri sidang Sudiro, Ketua PUK PT Freeport Indonesia ketika itu.

“Perusahaan, sebagaimana klaim salah satu Vice President, Ahmad Didi Ardiyanto dan Juru Bicara Riza Pratama, sudah melakukan pemanggilan berkali-kali. Hal ini aneh, diajak dialog, perusahaan bicara sepihak. Diberitahu Mogok, surat tidak diindahkan,” katanya.

Setelah menganggap mogok kerja tersebut adalah illegal, manajemen perusahaan lalu memanggil karyawan kembali bekerja. Imbauan panggilan kembali bekerjaa itu pun dipampang di mana-mana termasuk di koran-koran lokal di Timika.

“Belum selesai, perusahaan kemudian melakukan pemecatan (PHK) diikuti dengan rentetan tindakan kejam, berupa pemutusan jaminan kesehatan BJPS para pekerja, penutupan rekening bank karyawan dan akses fasilitas perusahaan,” kata Haris yang memimpin investigasi terhadap masalah ini selama beberapa bulan.

BPJS dan Rekening Bank

Haris mengemukakan, persoalan susulan dari PHK secara “sepihak” itu adalah adanya pemutusan keanggotaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, ini cukup memprihatinkan.

“UU BPJS jelas menyebutkan bahwa karyawan tetap berhak mendapatkan layanan 6 bulan pasca PHK. Sayangnya, PHK masih dalam status sengketa, PHK belum final, namun tindakan pemutusan status keanggotaan itu sudah dilakukan,” sesalnya.

Untuk itu, Haris menganggap pemutusan keanggotaan BPJS Kesehatan tersebut sudah merupakan tindakan kriminal yang dilakukan secara bersama-sama antara BPJS Kesehatan dengan PT Freeport Indonesia.

“Berbagai bukti dan korban berjatuhan. Atas kasus ini, Lokataru sebagai Kuasa Hukum karyawan sedang melakukan dua gugatan, pertama gugatan Class Action atas nama para karyawan, kemudian gugatan salah seorang korban yang meninggal dunia karena ketiadaan akses BPJS,” jelasnya.

Dugaan tindak pidana lainnya, adalah penutupan rekening bank para karyawan. Menurut Haris, tindakan ini jelas tidak diketahui dan tentu saja tidak akan disetujui oleh karyawan. Apalagi, dalam rekening karyawan terdapat uang atau tabungan untuk biaya hidup.

“Penutupan ini adalah bentuk kriminal terorganisir. Para karyawan juga akan melaporkan (dugaan) tindak pidana ini ke Mabes Polri, pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kriminalitas perbankan,” pungkasnya.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo diminta segera menyelesaikan sengketa dan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan di lingkungan PT Freeport Indonesia, perusahaan asal Amerika Serikat yang melakukan penambangan emas, tembaga dan perak di Kabupaten Mimika, Papua.