Pater DR. Neles Tebay: Penanganan Separatisme di Papua Diperlukan Pemikiran Jernih

Pater DR. Neles Tebay: Penanganan Separatisme Di Papua Diperlukan Pemikiran Jernih
Pater DR. Neles Tebay.
JAYAPURA | Menangani masalah separatisme Papua secara permanen diperlukan suatu pemikiran yang jernih. Sebelum mengambil langkah penanganan, masalah ini perlu dipahami secara benar terlebih dahulu. Dari pemahaman yang benar akan lahir cara penyelesaian yang tepat. Sebaliknya, pemahaman yang tidak benar atas masalah ini akan melahirkan penanganan yang keliru dan berdampak buruk bagi masyarakat sipil dan pemerintah, termasuk bagi TNI-POLRI di Tanah Papua. Demikian dikatakan Pater DR. Neles Tebay, selaku Koordinator Jaringan Damai Papua, melalui rilisnya yang diterima redaksi Rabu (3/10).

Lebih lanjut dikatakan Neles, bahwa pihak Kodam XVII Cenderawasih melalui Kolonel Inf. Muhammad Aidi, Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, menerangkan bahwa kontak senjata di Tinggi Nambut, kabupaten Puncak Jaya, sejak hari senin, 1/10, hingga selasa, 2/10, antara KKSB pimpinan Goliat Tabuni dan Satuan Tugas Penegakkan hukum (Satgas Gakkum) pimpinan Lettu Inf. Angga, telah menewaskan tiga orang. "Saya perkirakan bahwa kalau kontak senjatanya masih diteruskan, maka jumlah korban bisa bertambah baik di pihak Satgas Gakkum maupun di pihak TPN yang disebut KKSB. Pertanyaannya, apakah penegakkan hukum terhadap kelompok TPN ini akan menyelesaikan masalah separatisme di tanah Papua secara permanen?" tanya Neles Tebay.

Pihak Kodam XVII cenderawasih menjelaskan bahwa Penegakkan hukum dalam bentuk Satgas Gakkum ini dilakukan karena tiga alasan. Pertama, maraknya aksi penyerangan dan penembakkan oleh KKSB. KKSB dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan angkat senjata secara illegal hingga menyebabkan warga sipil yang meninggal dunia dan anggota TNI-POLRI luka-luka. Karena itu TNI-POLRI melakukan pengejaran terhadap KKSB di Mulia (Kab Puncak Jaya), Tiom (Kab Lanni Jaya), Nduga, Tembagapura (Kab Mimika) dan lainnya. Itu demi kewibaan dan kepastian hukum di wilayah NKRI.

Kapolda Irjen Pol Martuanni Sormin juga mengakui bahwa kehadiran anggota POLRI untuk penegakkan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Alasan kedua, Kondisi geografis yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat. Dan ketiga, Papua berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea.

Pihak Kodam melaporkan bahwa pelaksanaan Penegakkan hukum ini memberikan hasil yang signifikan, yakni KKSB semakin terdesak, dan sebagian markasnya telah berhasil direbut dan diduduki oleh pasukan TNI-POLRI. Di wilayah yang sudah direbut, akan ditempatkan pos-pos keamanan, posramil akan ditingkatkan menjadi Koramil, dan penambahkan Kodim akan diadakan juga pembinaan territorial.

" Upaya penegakkan hukum terhadap TPN yang disebut KKSB atau KKB ini tidak akan menyelesaikan masalah Separatisme di Tanah Papua secara permanen. Apabila mau berhasil tuntaskan masalah separatisme, maka pemerintah perlu memiliki pemahaman yang benar tentang masalahnya dan menemukan metode atau cara yang tepat untuk mengatasinya," ujarnya.

Nelesoun menyampaikan beberapa alasan. Pertama, perlu mempunyai pemahaman yang benar terhadap masalah separatisme Papua. KKSB/KKB dipahami kini sebagai kelompok kriminal, seperti kelompok perampok yang motifnya materi dan kegiatannya bertujuan untuk mendapatkan uang. Kalau kelompok kriminal, sekali menangkap atau bahkan membunuh semua anggotanya, kelompok ini hilang seketika. Apabila dibuka pos keamanan di wilayah dimana kegiatan perampokan biasa dilakukan, maka aktifitasnya akan menurun, kalau tidak hilang sama sekali.

Apabila kelompok KKSB/KKB dipandang sebagai kelompok kriminal, ini terjadi kesalahan dalam memahami kelompok KKSB/KKB. Salah satu bukti dari kehadiran KKSB, yang diperlihatkan melalui media, adalah adanya Bendera Bintang Kejora (BK). Bendera BK bukan simbol dari kelompok kriminal, melainkan simbol politik. Bendera BK mengandung makna ideologi politik. Kelompok KKSB sedang memperjuangkan tujuan politik yakni pembentukan Negara West Papua. Kelompok KKSB tidak memperjuangkan kepentingan ekonomi. Jadi, selama KKSB masih dipandang secara keliru sebagai kelompok kriminal, maka masalah separatisme di tanah Papua tidak pernah akan berhasil diselesaikan secara permanen.

Kedua, tujuan pelaksanaan penegakkan hukum masih kabur. Dijelaskan bahwa upaya penegakkan hukum terhadap KKSB/KKB dilaksanakan untuk memukul mundur KKSB/KKB, dan selanjutnya membuka pos-pos keamanan, peningkatan posramil menjadi Koramil dan pembentukan Kodim. Itu berarti penegakkan hukum dilaksanakan bukan untuk menuntaskan masalah separatisme, tetapi untuk peningkatan kehadiran TNI-POLRI. Hal ini dapat disalahmengerti oleh banyak pihak bahwa penegakkan hukum dilakukan untuk militerisasi wilayah Papua, khususnya, di daerah-daerah yang masih ada KKSB/KSB. Saya tidak percaya bahwa militerisasi wilayah akan menyelesaikan masalah separatis Papua. Bahkan seluruh distrik dan kampung di seluruh tanah Papua dibangun pos-pos keamanan, masalah separatisme Papua tidak akan berhasil dituntaskan.

Ketiga, Pemerintah melalui TNI-POLRI perlu memperbaharui cara mengatasi masalah separatisme Papua. Satgas Gakkum telah meminta secara lisan kepada anggota KKSB/KKB untuk menyerahkan diri. Kalau tidak memenuhi permintaan lisan ini, maka kontak senjata tidak bisa dielakkan.

Perlu diketahui bahwa permintaan secara lisan kepada KKSB/KKB ini bukan hal baru. Sudah banyak kali anggota KKSB diminta secara lisan, tetapi tidak pernah berhasil. Pernah juga, pemintaan seperti ini disampaikan secara tertulis, tetapi anggota KKSB/KKB tidak pernah menyerahkan diri kepada NKRI. Bahkan pernah dilakukan pendropan Alkitab dari helikopter ke hutan di wilayah-wilayah dimana terdapat KKSB, juga tidak membuahkan hasil yang maksimal. Mereka tidak bertobat, maka tidak keluar dari hutan dan meyerahkan diri kepada NKRI. Dengan demikian, saya pastikan bahwa permintaan secara lisan agar KKSB menyerah, tidak akan dipenuhi KKSB/KKB.

Kemudian melakukan upaya penyerangan terhadap KKSB sebagai bagian dari penegakkan hukum. Aksi penyerangan terhadap KKSB ini bukan hal baru di tanah Papua. Sudah banyak kali dilakukan, bahkan dengan melancarkan operasi militer secara masif, sejak tahun 1963 hingga Indonesia memasuki zaman Transformasi. Tetapi penyerangan terhadap KKSB ini belum memberikan hasil yang maksimal. Buktinya,TPN atau yang disebut KKSB/KKB masih eksis dan melaksanakan kegiatannya sehingga TNI-POLRI terdorong untuk melakukan upaya penegakkan hukum dan penyerangan.

Sekalipun sudah dilakukan operasi militer dan penegakkan hukum, masalah Papua bukannya semakin redup, tetapi sebaliknya justru sudah mendunia. Masalah Papua sudah menjadi masalahnya Melanesian Spearhead Group (MSG), kemudian menjadi masalahnya Negara-negara Pasifik yang tergabung dalam Pacific Island Forum (PIF). Kini masalah Papua sudah mulai diperkenalkan kepada komunitas internasional melalui sidang umum PBB di New York. Tidak tertutup kemungkinan bahwa masalah Papua akan “go international” atau menjadi masalah internasional. Saya kuatirkan bahwa upaya penegakkan hukum yang sementara dilakukan untuk mengatasi separatisme ini justru akan memicu dan mempercepat internasionalisasi masalah Papua.

Oleh sebab itu, Pemerintah perlu meninjau kembali sejauh mana penegakkan hukum ini effektif dalam menyelesaikan masalah separatisme Papua, dan mencari cara yang lebih tepat untuk mengatasi masalah ini secara permanen.