Menko Wiranto Minta Tambahan Anggaran Rp 60 M untuk Biaya Diplomasi Papua di Pasifik

Menko Wiranto Minta Tambahan Anggaran Rp. 60 M untuk Biaya Diplomasi Papua
Wiranto.
JAKARTA | Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan empat menteri koordinator pemerintahan Jokowi-JK. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Lihat: Lora Lini : Pasifik Tidak Bisa Lagi Menutup Mata Terhadap Papua Barat

Rapat tersebut membahas Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kemenko-kemenko dalam APBN TA 2019. Rapat dimulai pukul 10.32 WIB. Dalam rapat tersebut, Menkopolhukam Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar.

"Pagu anggaran Kemenko Polhukam tahun 2019 sebesar Rp 281.470.604.000," kata Menko Wiranto di ruang rapat banggar DPR RI, Jakarta, Rabu (5/9).

Pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk biaya diplomasi di Papua. Dia menegaskan, angka Rp 60 miliar bukan apa-apa, bahkan seharga dengan rumah di Pondok Indah.

"Kami mengajukan tambahan anggaran Rp 60 miliar. Ini untuk beli rumah di Pondok Indah saja gak cukup. Anggaran ini untuk melakukan soft diplomasi untuk Papua," ujarnya.

Lihat: Kata Menlu PNG, Papua Nugini Tidak Akan Dukung Vanuatu untuk Dorong Masalah Papua Barat di PBB

Dia mengungkapkan, di Pasific Selatan ada 13 negara dan 7 di antaranya mendukung gerakan Papua merdeka. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih gencar melakukan diplomasi terhadap negara-negara tersebut.

"Ternyata di Pasific Selatan ada 13 negara dan masing-masing punya (pengaruh) di PBB. 7 negara dukung kemerdekaan Papua," ujarnya.

"Kita secara intens melakukan soft diplomasi. Kita jelaskan. Ternyata karena kita kurang sentuh mereka, informasi tentang Papua mereka dapat justru dari Eropa. Para aktivis dapat informasi yang salah," sambungnya.

Sementara itu, Wiranto juga mengungkapkan arah kebijakan bidang Polhukam yang utama sasarannya adalah menjaga stabilitas keamanan dan suksesnya pelaksanaan pemilu.

"Arah kebijakan sukses pemilu, memperkuat pertahanan nasional, meningkatkan kepastian hukum dan reformasi birokrasi, meningkatkan diplomasi dan meningkatkan kamtimnas dan keamanan siber."