Tanah Papua Bukan Tanpa Pemilik!

Aksi demo yang dipimpin oleh Samuel Tabuni selaku penanggungjawab, beberapa tokoh masyarakat aksi demo damai menyerahkan pernyataan sikap kepada lembaga Majelis Rakyat Papua yang diterima oleh anggota MRP Benny Sweny, Kamis (9/8) kemarin. (FOTO : Gamel Cepos).
Demo Damai di MRP dan DPRP, Masalah Freeport Jadi Topik Utama
JAYAPURA – Aksi demo damai yang dilakukan berbagai komponen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) di Jayapura, berlagsung serentak di Timika dan di Manokwari – Ppaua Barat dalam rangka memperingati hari masyarakat pribumi internasional yang diperingati setiap 9 Agustus menitipkan 12 soal. Aksi ini awalnya dilakukan di halaman Majelis Rakyat Papua, di Kotaraja, lalu dilanjutkan ke kantor DPRP di Pusat Kota Jayapura.

Keduabelas poin tersebut adalah pertama, meminta keterlibatan masyarakat adat pemilik Ulayat dalam setiap kesepakatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Kedua, pemerintah perlu mengakui hak-hak masyarakat adat di wilayah pertambangan, ketiga, PT FI perlu memperjelas skema pendanaan dana CSR yang selama ini hanya disebut 1 persen, keempat, PT FI memperbaharui sistem pengelolaan lingkungan selama industri pertambangan berlangsung, kelima, pemerintah dan PT FI perlu memperluas peluang bisnis atau manfaat ekonomi bagi masyarakat, keenam, pemerintah dan PT FI perlu memperluas peluang masyarakat asli Papua untuk bekerja di PT FI, ketujuh, pemerintah dan PT FI perlu memperluas setiap efek positif yang timbul dan mengurangi efek negatif dari industri PT FI, kedelapan, pemerintah dan PT FI perlu memperbesar manfaat fiskal yang akan didapatkan oleh pemerintah daerah, kesembilan, pemerintah dan PT FI bersama masyarakat asli Papua perlu membangun kesepahaman sejarah Freport di Tanah Papua, kesepuluh, mendesak MRP Papua dan Papua Barat segera membentuk Pansus untuk mengevaluasi seluruh investasi nasional dan internasional yang beroperasi di Tanah Papua terutama PT FI dan British Petrolium (BP) di Sorong, kesebelas, mendesak gubernur Papua dan Papua Barat segera menindaklanjuti aktifitas ilegal logging, ilegal mining yang memberi dampak buruk, dua belas, jika ini tidak diakomodir maka masyarakat akan menutup aktifitas penambangan PT FI di Tanah Papua.

Aksi dikoordinir oleh Yusak Andato dan Samuel Tabuni bertindak sebagai penanggungjawab. Yusak menyebut bahwa baik di MRP maupun DPRP sama-sama diminta membentuk Pansus soal PT FI. “Lalu kami minta ikut dilibatkan, bukan jadi penonton karena tanah ini bukan tanpa pemilik,” tegas Yusak usai orasi. Pansus nanti akan berjuang bersama masyarakat di Papua untuk mendapatkan haknya dari SDA yang sudah disiapkan.

Empat kepala suku juga ikut bersuara dan meminta MRP membantu. Sementara mewakili Ketua MRP, salah satu anggota MRP, Benny Swenny menyampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut dan membahasnya. Sekitar pukul 12.50 WIT massa kemudian bertolak ke DPRP. Yusak Andato menambahkan bahwa saat ini orang Papua belum mendapatkan haknya padahal sebagai anak negeri pemilik negeri. Demo ini untuk memutuskan semua mata rantai dan jadikan ini demo terakhir tentang Freeport.

“Tahun 2021 adalah masa terakhir dan setelah itu orang Papua yang tentukan, jangan jalan sendiri tapi jalan bersama. Saya melihat saat ini ada stigma gunung sendiri, pantai sendiri namun ini jangan diteruskan, masyarakat Papua harus bersatu. Untuk membangun kekuatan tidak butuh orang yang banyak tapi perlu komitmen,” kata Yusak. Dewan adat Papua menyampaikan bahwa tahun 1983 ada deklarasi PPB soal pengakuan masyarakat adat yang kemudian Indonesia merativikasi menjadi undang-undang.


Ini perlu diketahui dan menjadi dasar untuk menggunakan UU Otsus. Dari tahun ke tahun sejak 1967 Papua terus menderita dan Dewan Adat Papua merasa perlu berdiri bersama masyarakat pada kondisi seperti ini. Kepala Suku Lapago, Pius Tabuni menyampaikan tak ingin menjadi penonton, “Indonesia kami yang berikan makan, bukan Jakarta yang beri makan,” singkatnya. Kepala Suku Meepago, Nus Gobay meminta MRP jangan jalan sendiri tapi jalan bersama rakyat.

Samuel Tabuni menyebut bahwa Papua memiliki budaya kebersamaan yang tinggi, makan bersama adalah salah satu ciri khasnya dan saat ini budaya itulah yang dituntut. “Ini agar kami bisa beri makan untuk negara ini. Kami tak mau dipecahbelah, diadudomba dan kami orang Papua layak menjadi kaya raya di atas tanah ini. Jika Papua tak bersatu, entah itu TNI, Polri, MRP, Gubernur, PNS, anak sekolah, maka ke depan akan semakin sulit. Orang tua kami sudah berjuang dan kini kami melanjutkan,” kata Samuel.

Iapun membacakan isi tuntutan dan dari penyampaian tuntutan tersebut ditegaskan bahwa persolan sumber daya alam di Papua terfokus pada PT Freeport namun persoalannya bukan dari 1 persen atau 100 persen. Tanah Papua bukan tanah tanpa pemilik, bumi amungsa bukan tanah tak bertuan. “Tahun 1967 Freeport mendapat ijin pertambangan yang berlaku selama 30 tahun hingga tahun 1991 dan selama itulah ini awal pengerukan isi perut bumi Amungsa. Ini akan berlangsung hingga 2021 dan kemungkinan akan diperpanjang hingga ke tahun 2041.


“Kontrak karya ini pertama dan kedua tak pernah melibatkan masyarakat asli, lembaga adat, masyarakat adat dan pemerintah provinsi Papua sehingga menjadi derita panjang. Disaat kontrak karya akan berakhir, muncul kesepakatan baru sehingga kami meminta masyarakat Papua dilibatkan soal kontrak karya ini, jangan didiamkan,” tegas Samuel Tabuni.

Aksi berlanjut ke DPRP dengan dikawal Patwal, iring-iringan motor, mobil dan belasan truk dengan aman dan tertib dari kantor MRP tiba di DPRP. Di rumah rakyat, kembali dilakukan orasi-orasi, dari tokoh masyarakat, pemuda, intelektual dan koordnator demo secara bergantian. Sejumlah anggota DPRP yang hadir, mendengar aspirasi yang disampaikan. Kemudian para pendemo melalui Ketua Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) Samuel Tabuni menerahkan penyataan sikap kepada DPRP yang diterima Wakil Ketua II DPRP Fernando Yansel Tinal.

Demo beralangsung aman dan tertib, massa membubarkan diri pada pukul 15.30 WIT. sementara berlangsungnya demo, dijaga oleh aparat kepolisian di beberapa tempat.

Kabag Ops Polres Jayapura Kota AKP Leonardo Yoga menyebutkan sebanyak 340 personil gabungan yang dilibatkan dalam pengamanan demo tersebut.

Dikatakan, cara bertindak yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mengamankan demia sejak beberapa waktu terakhir dengan melakukan penggalangan dan mengkondisikan sedemikan rupa agar demo bisa berjalan aman dan kondusif.

“Puji Tuhan peserta demonya cukup tertib, sehingga tidak ada hal-hal yang dikhawairkan,” terangnya.

Adapun pengamanan yang dilakukan mulai dari titik kumpul dari Abepura, Expo, MRP serta ada masa yang datang dari Sentani. (ade/fia)