Ini 12 Tuntutan Dalam Hari Masyarakat Pribumi Internasional

Yusak Andato bersama Samuel Tabuni dan empat kepala suku menyerahkan pernyataan sikap kepada MRP di Halaman Kantor MRP, di Kotaraja, Kamis (9/8)
JAYAPURA, - Aksi demo damai yang dilakukan berbagai komponen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport di Jayapura dan Sorong dalam rangka memperingati hari masyarakat pribumi internasional yang diperingati setiap 9 Agustus menitipkan 12 soal.

Aksinya ini awalnya dilakukan di halaman Majelis Rakyat Papua, di Kotaraja. Keduabelas poin tersebut adalah pertama, meminta keterlibatan masyarakat adat pemilik Ulayat dalam setiap kesepakatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia.

Kedua, pemerintah perlu mengakui hak-hak masyarakat adat di wilayah pertambangan, ketiga, PT FI perlu memperjelas skema pendanaan dana CSR yang selama ini hanya disebut 1 persen.

keempat, PT FI memperbaharui sistem pengelolaan lingkungan selama industri pertambangan berlangsung, kelima, pemerintah dan PT FI perlu memperluas peluang bisnis atau manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Keenam, pemerintah dan PT FI perlu memperluas peluang masyarakat asli Papua untuk bekerja di PT FI.

ketujuh, pemerintah dan PT FI perlu memperluas setiap efek positif yang timbul dan mengurangi efek negatif dari industri PT FI.

kedelapan, pemerintah dan PT FI perlu memperbesar manfaat fiskal yang akan didapatkan oleh pemerintah daerah.


Kesembilan, pemerintah dan PT FI bersama masyarakat asli Papua perlu membangun kesepahaman sejarah Freport di Tanah Papua.

Kesepuluh, mendesak MRP Papua dan Papua Barat segera membentuk Pansus untuk mengevaluasi seluruh investasi nasional dan internasional yang beroperasi di Tanah Papua terutama PT FI dan British Petrolium (BP) di Sorong.

kesebelas, mendesak gubernur Papua dan Papua Barat segera menindaklanjuti aktifitas ilegal logging, ilegal mining yang memberi dampak buruk.

Dua belas, jika ini tidak diakomodir maka masyarakat akan menutup aktifitas penambangan PT FI di Tanah Papua. Aksi dikoordinir oleh Yusak Andato dan Samuel Tabuni bertindak sebagai penanggungjawab.

Yusak menyebut bahwa baik di MRP maupun DPRP sama-sama diminta membentuk Pansus soal PT FI. “Llalu kami minta ikut dilibatkan, bukan jadi penonton karena tanah ini bukan tanpa pemilik,” tegas Yusak usai orasi.


Pansus nanti akan berjuang bersama masyarakat di Papua untuk mendapatkan haknya dari SDA yang sudah disiapkan. Empat kepala suku juga ikut bersuara dan meminta MRP membantu.

Sementara mewakili Ketua MRP, salah satu anggota MRP, Benny Swenny menyampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut dan membahasnya. Sekitar pukul 12.50 WIT massa kemudian bertolak ke DPRP. (Ade)