JAYAPURA | Baru-baru ini, beberapa media melaporkan adanya penyerahan Petisi Rakyat Papua Barat yang dilakukan aktivis Papua merdeka Benny Wenda kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM).

Petisi tersebut diklaim sepihak telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua. Namun sampai saat ini, ia tidak pernah secara detail menjelaskan isi petisi tersebut.

Sebelum lebih jauh mengkritisi keabsahan petisi tersebut, perlu dicatat bahwa Benny Wenda adalah pelaku kriminal. Pada 2002 silam, Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan vonis penjara kepadanya setelah terbukti secara sah menjadi otak pembunuhan seorang anggota polisi asal Sentani. Ia juga terbukti sebagai pelaku pembakaran kantor polisi di Abepura setahun sebelumnya.

Ia kemudian kabur dari penjara dan melarikan diri ke Papua Nugini (PNG). Belakangan ia kemudian mendapat suaka dari Pemerintah Inggris. Meski telah hidup mewah dalam pelariannya di Oxford, namun tidak membuat ia lepas dari statusnya sebagai pelaku kriminal.

Dalam pelariannya itu, Benny Wenda kemudian aktif menyebarkan informasi yang tidak benar (hoaks) tentang Papua hari ini kepada dunia internasional.

Yang terbaru, ia melakukan permufakatan jahat dengan delegasi Vanuatu untuk menipu Komisioner Komisi Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet. Ia disusupkan oleh rombongan delegasi Vanuatu saat pembahasan laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review) Vanuatu oleh KTHAM PBB di Jenewa, Jumat (25/1/2019) lalu.

Alih-alih mendapat simpati internasional, justru aksi manipulatif yang dilakukan Benny Wenda dengan “bantuan” Vanuatu semakin membuka mata PBB dan publik internasional bahwa ia dan organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah manipulator besar yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Aksinya bersama delegasi Vanuatu yang telah menipu KTHAM, jelas melecehkan PBB dan sangat bertentangan dengan etika dan protokol internasional. Ini juga telah menunjukkan “kelas” mereka berdiplomasi yang tidak menghargai PBB dan tataran diplomasi di level internasional.

Baca ini : TNI Polri Kibarkan Bendera Merah Putih di Markas KNPB

Pesan paling penting yang ditangkap oleh publik internasional dari peristiwa ini adalah Benny Wenda seorang manipulator. Insiden memalukan itu akhirnya membuka mata publik internasional bahwa ia bukanlah orang yang layak dipercaya.

Klaim 1,8 juta tanda tangan patut dipertanyakan, mengingat saat ini jumlah orang asli Papua (OAP) dewasa yang diklaim sebagai pemberi tanda tangan belum sebanyak itu.

Hal lain yang patut diragukan kebenarannya mengenai waktu pengumpulan tanda tangan yang hanya beberapa bulan, sementara wilayah Papua sangat luas dengan alam yang sulit ditempuh.
Publikasi kondisi Kabupaten Nduga pasca pembantaian barbar yang dilakukan TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya yang disebarkan Benny Wenda melalui akun twitternya. (ist)

Kampanye Manipulatif

Dalam pelariannya di luar negeri, Benny Wenda berusaha membohongi publik internasional dengan isu manipulatif genosida di Papua.

Tentu belum hilang dari ingatan publik internasional, awal Desember 2018, ketika sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya membantai secara biadab warga sipil di Distrik (Kecamatan) Yigi, Kabupaten Nduga.

Dari 25 orang pekerja PT Istaka Karya yang dibantai secara sadis di lereng bukit Puncak Kabo, 4 orang berhasil meloloskan diri kemudian dievakuasi aparat TNI-Polri. Sementara 17 pekerja ditemukan meninggal dunia dan 4 orang lainnya hingga saat ini belum ditemukan.

Sebagai pembenaran terhadap aksi biadab itu, senada dengan para politisi pendukung Papua merdeka yang mengklaim bahwa para pekerja yang mengerjakan proyek strategis nasional jalan Trans Papua sebagai anggota TNI.

Klaim ini kemudian terbantahkan oleh media-media yang meliput dan berinteraksi dengan para keluarga korban. Dengan dalih ini pula, orang-orang yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM membenarkan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap warga sipil di wilayah Papua.

Benny Wenda juga melakukan kampanye manipulatif mengenai kondisi Kabupaten Nduga pasca pembantaian warga sipil yang dilakukan TPN-OPM pimpinan Egianus Kogoya.

Ia menuding Pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer dan menyebut aparat TNI-Polri menggunakan bom fosfor, senjata kimia terlarang. Kebohongannya tersebut bisa terendus dari data yang tidak sinkron yang disampaikan.

Baca ini : TPNPB-OPM Nyatakan Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Nduga

Berita mengenai bom fosfor ini sempat diberitakan The Saturday Paper berjudul “Exclusive: Chemical weapons dropped on Papua” pada 22 Desember 2018. Berita ini diduga kuat bersumber dari jaringan ULMWP, melampirkan foto berikut penjelasan bahwa ada 7 orang tewas akibat bom ini.

Pada 18 Januari 2019, Benny Wenda melalui akun twitternya menyebarluaskan data yang diklaim sebagai akibat operasi militer di Kabupaten Nduga pasca pembantaian warga sipil oleh TPN-OPM di Kecamatan Yigi.

“Ada 11 orang tewas tertembak di antaranya 3 orang anak, 6 orang hilang, dan 8 orang terluka akibat bom kimia,” tulis keterangan itu.

Dengan membandingkan dua data di atas, maka data-data yang disampaikan patut diragukan. Jika sebelumnya kepada sejumlah media internasional menyebut ada warga tewas, kemudian diralat menjadi 8 orang terluka akibat senjata kimia.
Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi didampingi Kepala Perlengkapan Kodam Cenderawasih, Kolonel CPL Dwi Soemartono yang memperagakan granat asap yang dituduh bom fosfor. (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)
Dalam keterangan pers, Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi secara tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, Indonesia tidak memiliki senjata kimia dan foto-foto yang beredar di media sosial sebagai bom fosfor adalah selongsong granat asap.

“Granat asap adalah senjata standar yang dipakai semua pasukan di dunia. Granat asap ini tidak mengandung peledak mematikan yang berfungsi mengeluarkan asap sebagai penanda sasaran atau menutup pergerakan pasukan,” kata Aidi di Jayapura.

Aidi membenarkan laporan mengenai 3 warga yang ditemukan tewas tertembak di Kecamatan Mbua. Menurutnya, aparat TNI-Polri masih menyelidiki penyebab kematian ketiga pemuda yang diperkirakan terjadi pada tanggal 3 – 4 Desember 2018.

Ketiga warga yang meninggal, yakni Mianus Lokbere (18) dan Nison Imangge (18), keduanya warga Kampung Otalama, Kecamatan Mbua, serta seorang lagi Nementius Wimiangge (28) warga Kecamatan Mbulmu Yalma.

“Aparat TNI-Polri baru bergerak dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 4 Desember dan tiba di Mbua pada sore hari. Saat itu, mereka langsung terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya yang mengejar pasukan TNI dan warga sipil yang sebelumnya berlindung di Pos TNI Yonif 755 di Mbua,” ujar Aidi.

Aidi mengatakan Nementius Wimiangge (28) diduga anggota KKSB yang tertembak saat menyerang Pos TNI di Mbua dan jenazahnya sudah dibakar sesuai adat perang.

“Mianus Lokbere (18), siswa STK Alkitab, ditemukan tewas di atas bukit sekitar 500 meter dari Pos TNI di Mbua. Belum diketahui, apakah Mianus anggota KKSB, atau warga yang dijadikan tameng oleh KKSB saat menyerang Pos TNI di Mbua. Demikian juga dengan Nison Imangge (18), siswa SMA Negeri 1 Mbua, masih diselidiki penyebab kematiannya,” papar Aidi.

Baca ini: Alberth Wanimbo Senior KNPB, Sekarang Menjadi Ketua KNPI

Penjelasan resmi Kodam Cenderawasih tersebut sekaligus membantah klaim sepihak Benny Wenda yang menyebut belasan warga tertembak dan di antaranya ada 3 anak-anak.

“Klaim yang digembar-gemborkan kelompok penggiat HAM dan kelompok separatis berusaha membangun opini seolah aparat TNI-Polri bertindak membabi buta di Nduga. Faktanya, aparat TNI-Polri yang melakukan evakuasi jenazah warga sipil yang dibantai secara bar-bar oleh KKSB justru berulang kali diserang KKSB,” katanya.

Alih-alih mendapat simpati internasional, terbongkarnya kebohongan yang dikampanyekan Benny Wenda, bukan tidak mungkin akan mendorong publik internasional justru mendesak PBB menjadikan OPM dan sayap militernya TPNPB sebagai organisasi teroris internasional.

Faktanya, puluhan warga sipil terbunuh secara sadis oleh kelompok ini, belum lagi aksi penyanderaan, penyerangan terhadap tenaga guru dan petugas kesehatan di sejumlah wilayah Papua.
Danrem 172/PWY Kol Inf Jonathan Binsar Sianipar didampingi Danyonif 756 Mayor Inf Arif Budi Situmeang berbicang dengan warga sambil menikmati hidangan bakar batu di Kecamatan Mbua, Kabupaten Nduga, Desember 2018. (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)

Hambat Pembangunan di Papua

Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah pusat turun langsung melakukan percepatan pembangunan bersama pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat.

Aksi brutalisme KKSB dan kampanye miring mengenai kondisi Papua yang digembar-gemborkan Benny Wenda, secara langsung menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Investor yang diharapkan pemerintah untuk ikut membuka lapangan pekerjaan di Provinsi Papua, justru takut dengan kondisi keamanan yang ada. Imbasnya secara langsung kepada masyarakat yang terus hidup dalam keterbelakangan.

Bandingkan dengan kondisi Provinsi Papua Barat hari ini, yang terus menggeliat membangun wilayah mereka. Bukan tidak mungkin, 5 hingga 10 tahun ke depan, Provinsi Papua akan jauh tertinggal dibanding saudara muda mereka di Papua Barat.

Baca ini : Ketua KNPI Papua : ULMWP Tidak Boleh Mengintervensi Kegiatan Masyarakat Papua

Simaklah pernyataan dari tokoh agama di Mbua, Pendeta Nataniel Tabuni dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge yang justru meminta agar program pembangunan harus terus dilaksanakan di daerah mereka.

“Kami berharap pemerintah pusat melanjutkan pembangunan, karena pembangunan ini yang menjadi harapan dari seluruh warga di Kabupaten Nduga,” kata Yairus awal Januari 2019.

Kenyataan ini, semakin membuktikan kampanye manipulatif yang dilakukan Benny Wenda sebagai upaya menghambat pembangunan di Papua untuk terus melanggengkan keterbelakangan orang asli Papua. Ia tak lebih dari pejabat-pejabat korup di Papua yang hidup mewah di atas penderitaan orang asli Papua yang tinggal di kampung-kampung tanpa pelayanan dasar yang memadai. (Fox)

Bongkar Markas KNPB, TNI/Polri Dituduh Lakukan Pelanggaran
(foto: Summit)
JAYAPURA | Pembongkaran markas anggota Komite Nasional Papua Barat atau yang sering dikenal dengan nama KNPB mendapatkan respon negatif dari para anggota organisasi ilegal yang mendukung kemerdakaan Papua dari bingkai NKRI tersebut.

KNPB mengirimkan surat somasi kepada Kapolres Mimika, Ajun Komisaris Besar Agung Marlianto yang menghimbau agar TNI/Polri segera meninggalkan markas KNPB yang dibongkar dan dijadikan pos penjagaan tim gabungan TNI/Polri tersebut.

“Surat somasi ini baru kami kirim melalui pos,” terang Veronica Koman, salah satu pengacara HAM Papua yang turut menandatangani surat somasi tersebut, Kamis (3/1/2019).

TNI/Polri dituduh melakukan tindakan vandalisme dengan membongkar kantor KNPB dan mengambil alih serta menjadikan kantor tersebut pos penjagaan TNI/Polri.

Baca : TNI Polri Kibarkan Bendera Merah Putih di Markas KNPB

Padahal, menurut Veronica pada saat pembongkaran tersebut KNPB sedang melakukan perayaan lima tahun berdirinya kantor KNPB Mimika tersebut.

“Lalu pada hari H sekitar pukul 09.00 WIT, TNI-Polri mengagalkan ibadah. Mereka datang tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan ataupun surat penggeledahan,” katanya.

Oleh karena itu, Veronica selaku pengacara meminta kepada Kapolres Mimika untuk segera menarik pasukan yang berada di markas KNPB tersebut dengan ancaman akan menempuh jalur hukum dan perdata jika permintaan KNPB tidak digubris.

Baca lainnya juga :
  1. Ketua KNPI Papua : ULMWP Tidak Boleh Mengintervensi Kegiatan Masyarakat Papua
  2. Alberth Wanimbo Senior KNPB, Sekarang Menjadi Ketua KNPI

TNI Polri Kibarkan Bendera Merah Putih di Markas KNPB
Seorang polisi tengah membuat gambar bendera merah putih di di dinding markas KNPB Timika yang telah di kuasai TNI - Polri, Senin (31/12/2018).
TIMIKA | Aparat TNI Polri mengibarkan Bendera Merah Putih di markaS KNPB di Jalan Sosial, Timika Papua usai melakukan penggeledahan pada pukul 08.10 WIT, Senin (31/12).

Pemasangan Bendera Merah Putih dilakukan di jendela bagian depan Kantor Sekretariat KNPB oleh Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, SIK. MH.

Aparat juga mengecat warna merah putih di dinding Kantor Sekretariat KNPB dan membongkar tembok berlogo KNPB serta tiang bendera.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan, mulai hari ini Sekretariat KNPB tidak diperbolehkan beroperasionak dan markasnya diambil alih menjadi Pos TNI dan Polri.

Baca : Momen Natal, Gubernur Papua Ajak TPN-OPM Bergabung Membangun Papua

Sementara Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol M Kamal mengegaskan, di Papua tidak diperbolehkan membentuk organisasi atau menggunakan lambang-lambang lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut akan diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya melalui rilis.

Sebelumnya dipimpin Kabag Ops Polres Mimika AKP Andika Aer, SIk aparat menggeledah Kantor KNPB juga menyita atribut KNPB dari tangan simpatisan dan menghancurkan logo perjuangan mereka di dinding depan kantor tersebut.

Baca : Alberth Wanimbo Senior KNPB, Sekarang Menjadi Ketua KNPI

Aparat juga mengamankan pengurus KNPB berinisial YW (Ketua I KNPB Timika) bersama lima simpatisan KNPB untuk dimintai keterangannya di Polres Mimika. (azk/SP)

Momen Natal, Gubernur Papua Ajak TPN-OPM Bergabung Membangun Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) saat Natal bersama masyarakat di Gereja Gidi, Kota Jayapura. (BumiPapua.com/Pratiwi)
JAYAPURA | Menurut Lukas, kepada siapa pun dan dimana pun berada, pihaknya meminta untuk tetap bersatu membangun tanah Papua ini. “Ini adalah tanah damai, tanah yang diberkati Tuhan, membangun dengan memanfaatkan sumber daya alam kita untuk kemajuan Papua,” jelasnya.

“Momen ini juga saya sampaikan kita merayakan Natal dengan kedamaian agar tercipta kekeluargaan dan kedamaian itu yang peting, kalau pun ada kasus di Nduga kita serahkan kepada TNI-Polri yang ada disana,” kata Lukas menambahkan.

Lukas juga mengaku pihaknya mengutuk keras atas perbuatan yang dilakukan TPN-OPM karena melanggar hak asasi kemanusiasn. Sehingga dia meminta agar masyarakat Papua tak terpengaruh dengan hal seperti itu. “Mari kembali bersama, lepas senjata, taruh senjata dan membangun bersama kebangkitan kemandirian kesejateraan bagi Provinis Papua," ujarnya.

Baca : Jubir OPM Blak-Blakan pada Jawa Pos, Ini Isi Dialog Lengkapnya

Lukas kembali meminta seluruh masyarakat Papua bersatu untuk memajukan tanah Papua ini dengan kekeluargaan. Apalagi saat ini suasana Natal membawa damai bagi seluruh masyarakat Papua.

“Untuk periode kedua saya bersama saudara Klemen Tinal akan tetap menjaga seluruh orang Papua. Kami tetap menjaga orang Papua, karena Tuhan ciptakan ini untuk bersama dan membawa kemajuan yang lebih baik,” tutur Lukas. (Pratiwi)

Jubir OPM Blak-Blakan pada Jawa Pos, Ini Isi Dialog Lengkapnya
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan sudah merncanakan penyerangan itu sejak jauh-jauh hari. (Facebook TPNPB)
JAKARTA | Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom blak-blakan kepada Jawa Pos. Ia mengungkapkan hal-hal penting terkait penembakan para pekerja proyek PT Istaka Karya di Nduga, Papua.

Baca :
Sebby pun mengakui pihaknya bertanggung jawab atas penembakan yang nemewaskan belasan nyawa. Bahkan, elite OPM itu mengklaim bahwa pekerja proyek adalah intelijen dari TNI.

Berikut petikan wawancara wartawan Jawa Pos Ilham Dwi Wancoko dengan Sebby:

Bagaimana kabarnya, Bang Sebby?

Baik.

Apa yang membuat TPNPB-OPM yakin bahwa pekerja proyek itu intelijen dari TNI?

Semua proyek infrastruktur jalan trans-Papua yang mengerjakan TNI. Hal itu merupakan rahasia umum di Papua.

Apakah pekerja itu melawan dengan senjata?

Iya (Sebby lalu mengirimkan sebuah video yang berisi pekerja berkaus loreng dan bersenjata laras panjang. Dalam video, mereka sedang berlindung di balik kendaraan proyek).

Berapa pekerja yang ditembak mati?

24 orang.

Awal mula penyerangan, apakah karena ada pekerja yang mengambil foto saat upacara 1 Desember?

Itu kan versi TNI dan Polri. Kami menyerang secara terencana. Setahun lalu kami juga menyerang proyek pembangunan.

Adakah pekerja yang disandera?

Tidak ada, semua tewas. Kami menyerang proyek dan sebuah pos TNI. Kami yang bertanggung jawab.

Bukankah proyek itu untuk menyejahterakan rakyat Papua?

Kami tidak membutuhkan pembangunan. Yang kami butuhkan adalah kesempatan menentukan nasib sendiri dengan referendum.

Ada warga sipil yang diketahui menjadi korban, bagaimana itu?

Jika mengetahui ada warga sipil, tentu kami tidak akan melukai. Bila benar ada warga sipil menjadi korban, tentunya itu tanggung jawab TNI. Seharusnya serahkan semuanya ke sipil. Selama ada TNI, kami serang.

Bagaimana bila pemerintah melobi TPNPB-OPM?

Tidak ada lobi, yang ada bila mau ditempuh adalah perundingan tingkat tinggi. Dengan tiga pihak, Indonesia, TPNPB-OPM, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perundingan segi tiga untuk menentukan nasib rakyat Papua.

Mengapa begitu kerasnya ingin menentukan nasib sendiri?

TNI dan polisi Indonesia ini memperlakukan kami seperti binatang. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pada 1977, ada pembantaian 500 ribu orang tua kami. Warga Papua diberangus. Itulah mengapa kami membentuk militer.

Berapa kekuatan TPNPB-OPM?

Kami memiliki 29 Komando Daerah Pertahanan (Kodap). Setiap Kodap memiliki 2.500 personel. Saya pastikan TPNPB-OPM merupakan militer kelas dunia.

Tapi, jumlah TNI kan lebih banyak, bagaimana itu?

Mereka boleh lebih banyak, tapi alam bersama kami. Hutan bersama kami, lembah bersama kami, dan kami tidak akan menyerah. Kami punya moto, satu butir senjata melawan seribu butir senjata.

Setelah ini apa yang akan dilakukan?

Serangan kami berlanjut hingga revolusi total. Saat ini masih revolusi tahapan, serangan kecil ke titik-titik tertentu. Saat sampai revolusi tetap, semua warga non-Papua akan kami usir dari negeri ini.

(jpk/idr/JPC)

BMD : Mahasiswa Papua Harusnya Fokus dalam Kuliah Bukan Buat Keributan
JAKARTA | Demo ratusan anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) beberapa waktu lalu yang diwarnai kericuhan antar massa dan ormas setempat. Bentrokan terjadi saat para mahasiswa Papua di Surabaya berdemonstrasi dalam peringatan 57 tahun Papua Barat di Jalan Pemuda Surabaya, Senin (03/12/2018).

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi IV DRP Papua Boy Markus Dawir mengatakan bahwa Mahasiswa Papua yang melaksanakan Kuliah diluar Papua seharusnya bisa menjaga norma-norma yang baik di tempat orang bukan mau buat keributan.

“Mahasiswa Papua harusnya Fokus dalam menyelesaikan Kuliah bukan mau buat keributan dengan aksi-aksi yang menentang dengan kedaulatan negara kita, karena hal-hal seperti begini yang terus membuat Papua mundur dalam bidang pendidikan bukan maju,”kata Markus Dawir.

Dawir juga menambahkan bahwa Mahasiswa Papua jangan buat malu di Tanah Orang, tetapi bagaimana Mahasiswa Papua harus memberikan contoh yang baik kepada Masyarakat Surabaya bahwa Orang Papua semua mempunyai rasa kasih yang besar antar sesama.

“Anak-anak Papua yang kuliah di Pulau Jawa harusnya bisa menjadi tolak ukur Masyarakat Papua yang ada di Tanah Papua dan juga bisa membanggakan keluarga sehingga bisa kembali untuk membangun Tanah Kelahiran yaitu Papua,”tutup Boy Markus Dawir.

Naas, 31 Pekerja Di Bantai Kelompok TPN-PB di Nduga
JAYAPURA | Jelang Natal 2018, Papua kembali menajdi sorotan oleh Dunia dengan Pembantaian 31 Pekerja Jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi Kab. Nduga oleh Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB).

Baca : Victor Yeimo Dilantik Menjadi Dipolmasi Luar Negeri oleh KNPB Pada Kongres II KNPB, 2018

Saat dikonfirmasi melalu saluran Telpon Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyak (DRP) Nduga Alimi Gwijangge mengungkapkan bahwa Aksi keji yang dilakukan oleh Kelompok TPN-PB sangatlah tidak manusiawi, dan juga tidak memiliki rasa kasih antar sesama sehingga kelompok ini bukan lagi manuasia melainkan binatang.

Baca : TPNPB-OPM Nyatakan Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Nduga

Alimi juga menambahkan bahwa Papua saat ini masuk dalam masa-masa yang penuh dengan kasih dan damai Natal tetapi Kelompok TPN-PB malah membuat Papua menjadi sorotan dunia terkait pembantaian 31 pekerja yang saat ini lagi menyelesaikan jembatan agar akses masyarakat yang ada di Kampung-Kampung mudah dijangkau.

“Papua saat ini dalam tahap pembangunan yang begitu besar tetapi pembangun tersebut selalu dihalangi oleh kelompok TPN-PB yang selalu membuat aksi-aksi penembakan, pembunuhan dan juga pemerasan kepada masyarakat maupun para pekerja yang datang untuk membangun Papua,”tutur Alimi Gwijangge.

Baca : Sebby Sambom: Goliath Tabuni Selaku Panglima Tinggi TPN-OPM akan Mengeluarkan Perintah Operasi untuk Menembak Mati Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Boy Rafly Amar, M.H

Dengan tegas kami meminta Aparat keamanan segera melakukan tindakan tegas terhadap kelompok TPN-PB yang melakukan aksi keji pada Para Pekerja yang sedang membangun jembatan untuk kepentingan Masyarakat Kampung yang ada di Kab. Nduga,”imbuhnya.

Baca : TPN-OPM Merasa Bebas Walaupun untuk Urusan Membunuh

TPN-OPM Merasa Bebas Walaupun untuk Urusan Membunuh
JAYAPURA | Pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat berat telah terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Kita sepakat bahwa membunuh bukanlah sebuah tindakan pembenaran atas dasar apapun itu. Kita harus mengerti bahwa setiap jiwa dan raga manusia memiliki hak untuk merdeka atas dirinya sendiri, hal ini sering kita sebut Hak untuk hidup yang menjadi suatu prinsip moral didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan (terutama) tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya.

Sebanyak 31 orang pekerja dari PT Istaka Karya (BUMN) yang berkantor pusat di Jakarta dan saat ini telah dikontrak oleh pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur dengan membangun jembatan yang menghubungkan distrik-distrik terpencil, malah mendapatkan tindakan biadab. Terlalu banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh para pekerja disana. Kita bisa bayangkan jika 31 orang tersebut adalah tulang punggung keluarga, maka berapa banyak istri, anak-anak, dan sanak saudara yang saat ini menangis ikut merasakan susahnya keadaan.

Menurut Kepolisian, kejadian pembantaian di Kali Yigi dan Kali Aurak pada tanggal 2 Desember 2018 kemarin, sejumlah pekerja yang mendapatkan siksa keji dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) sampai saat ini masih belum bisa dievakuasi sebab kondisi yang tidak memungkinkan.

Baca : TPNPB-OPM Nyatakan Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Nduga

Telah banyak berita yang dipublikasi oleh media-media nasional terkait kasus amoral ini. Berbagai kecaman juga muncul dari setiap lapisan masyarakat dengan sudut pandang yang beragam. Sebab tindakan ini tidaklah bernilai benar dengan alasan apapun. Termasuk dari Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa yang turut menyuarakan rasa kesalnya.

Doren menegaskan bahwa setiap tindakan yang salah maka akan berhadapan dengan proses hukum. Bahkan dikatakan juga olehnya bahwa TNI dan Polri harus melakukan tindakan tegas kepada KKB.

“Penegakan hukum harus dilakukan. kondisi yang terjadi di Kabupaten Nduga saat ini bisa dikarenakan tidak adaya pos-pos keamanan disana, sehingga KKB merasa leluasa dengan menggencarkan aksinya. Saya sangat berharap KKB ditumpas keberadaanya,”

Baca : Sebby Sambom: Goliath Tabuni Selaku Panglima Tinggi TPN-OPM akan Mengeluarkan Perintah Operasi untuk Menembak Mati Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Boy Rafly Amar, M.H

Doren menambahkan bahwa walaupun kita tahu bersama, upaya pembangunan Pos keamanan di daerah terpencil kerap mendapat tentangan bahkan dari perangkat-perangkat daerah disana. Alasan busuk yang tidak masuk akal namun terlanjur dilontarkan oleh pemangku kepentingan juga kerap mengernyitkan dahinya.

“Pemikiran yang keterbelakangan oleh perangkat daerah beberapa waktu lalu membuat saya sedih. Mereka tidak berfikiran bahwa keamanan rakyat adalah kondisi sentral yang harus dijaga. Baru dengan kejadian saat ini mereka seakan menjilat ludahnya sendiri,” ungkap Doren yang menyayangkan tindakan perangkat daerah yang tidak dengan tulus menjaga rakyatnya. Peristiwa yang dikhawatirkan waktu lampau kini sudah terjadi, lalu kepada mereka yang dengan keras menolak dibangunnya sarana pelayanan keamanan apakah sudah berperan maksimal?

TPNPB-OPM Nyatakan Bertanggung Jawab Atas Penembakan di Nduga
Victor Yeimo ketua KNPB sebelah kiri dan Sebby Sambom juru bicara TPN-OPM sebelah kanan.
JAYAPURA | Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) melalui salah satu petinggi organisasi itu, Panglima Daerah Militer Markodap III Ndugama, Egianus Kogeya menyatakan bertanggung jawab terhadap penyerangan pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos TNI di Distrik Mbua, Papua.

Hal ini dikatakan Juru Bicara TPN-OPM Sebby Sambom seperti yang lansir Berita Satu, Rabu (5/12) siang. Sebby Sambom mengatakan, Panglima Daerah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Markodap III Ndugama, Egianus Kogeya menyatakan bertanggung jawab terhadap penyerangan pekerja Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos TNI Distrik Mbua.

Baca : Victor Yeimo Dilantik Menjadi Dipolmasi Luar Negeri oleh KNPB Pada Kongres II KNPB, 2018

Disebutkan, sejak 2 Desember 2018 di bawah pimpinan Komandan Operasi Tuan Pemne Kogeya, telah dilakukan operasi di Kali Aworak dan Kali Yigi dengan sasaran operasi Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos TNI Distrik Mbua.

"Kami yang lakukan dan kami siap bertanggung jawab. Penyerangan ini di bawah pimpinan Panglima Daerah Makodap III Ndugama Tuan Egianus Kogoya dan komandan Operasi, Pemne Kogeya. Lebih dari tiga bulan kami memantau dan melakukan patroli, dan kami sudah secara lengkap mempelajari pekerja di Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos TNI Distrik Mbua. Mereka adalah satu kesatuan,” kata Seby yang menyampaikan keterangan Egianus Kogeya.

Diungkapkan, Pos Mbua adalah pos resmi sebagai pos kontrol dan yang bekerja di Kali Aworak dan Kali Yigi adalah murni anggota TNI (Zeni Tempur/Zipur). “Karena kami tahu bahwa yang bekerja selama ini untuk jalan Trans (Papua) dan jembatan-jembatan yang ada sepanjang Jalan Habema Juguru Kenyam Batas Batu adalah murni anggota TNI,” katanya.

Baca : Alberth Wanimbo Senior KNPB, Sekarang Menjadi Ketua KNPI

Lanjut dia, sasaran serangan mereka tidak salah, sebab TPN-OPM tahu mana pekerja sipil atau tukang biasa, dan mana pekerja anggota TNI. “Walaupun mereka berpakaian sipil atau preman,” katanya.

"Kami juga siap bertanggung jawab terhadap penyerangan Pos TNI di Distrik Mbua. Yang melakukan perlawanan dan penyerangan adalah TPNPB Markodap III Ndugama, bukan warga sipil. Kami pimpinan sampai anggota TPNPB Komando Nasional punya kode etik perang revolusi. Kami tidak akan berperang melawan warga sipil yang tidak seimbang dan sepadan," kata Sebby Sambom.

Baca : Sebby Sambom: Goliath Tabuni Selaku Panglima Tinggi TPN-OPM akan Mengeluarkan Perintah Operasi untuk Menembak Mati Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Boy Rafly Amar, M.H

Alberth Wanimbo Senior KNPB, Sekarang Menjadi Ketua KNPI
Ketua KNPB dan Ketua KNPI (dok pribadi)

JAYAPURA | Albert Wanimbo adalah salah satu anggota aktif yang pernah terlibat secara langsung pada awal terbangunnya gerakan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Papua, namun beberapa waktu kemudian, dia meninggalkan KNPB dan bekerja di salah satu instasi pemeritah provinsi Papua.

Awalnya, selepas Alberth menyelesaikan studinya di Yogyakarta, dalam kegiatan gerakan Papua Merdeka di Papua, dirinya selalu terlibat secara proaktif. Keterlibatannya mulai dari tingkatan diskusi kelompok, forum-forum terbuka seperti di kampus-kampus maupun asrama mahasiswa sampai dengan di tingkat panggung terbuka pun, Alberth turut menyuarakan tuntutan Papua Merdeka.

Baca : Albert Wanimbo : Buat Apa KNPI Datang Kalau Tidak Ditelepon oleh KNPB

Namun setelah Wanimbo beranjak dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sekarang Ia dipilih oleh pemuda Indonesia untuk menjadi ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan dia telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, Senin (19/11).

Beberapa waktu yang lalu, lebih dari 100 orang aktivis KNPB telah ditahan oleh pihak Kepolisian Jayapura Kota dan mereka dibawa ke Mapolres Jayapura Kota, Senin (19/11/2018) siang,

Selepas Ketua KNPI Provinsi Papua itu dilantik, hari pertama Albert Wanimbo langsung kunjungi aktivis KNPB yang ditahan di Mapolresta Jayapura, dan tidak lama kemudian, aktivis KNPB yang ditahan telah dilepaskan oleh pihak Polres Jayapura.

Ketua KNPI: ULMWP Tidak Boleh Mengintervensi Kegiatan Masyarakat Papua

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Albert G Wanimbo mengajak Masyarakat untuk tidak ikut meramaikan dan juga mogok kerja pada tanggal 01 Desember 2018 seperti yang di serukan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) diberbagai Media Sosial, Senin (26/11/2018).

Menurut Albert G Wanimbo, seruan yang dikeluarkan oleh ULMWP merupakan propaganda dimana ULMWP saat ini sudah tidak dipercaya oleh Masyarakat Papua dan ULMWP juga hanya ingin mencari popularitas untuk kembali mendapatkan kepercayaan Masyarakat Papua.

Baca : Dituduh "penghianat", Melawan Wantik Dipukuli KNPB Hingga Babak Belur

Lanjutnya ULMWP juga tidak boleh mengintervensi semua kegiatan Masyarakat Papua serta kehadiran ULMWP saat ini tidak bisa memberikan suatu perubahan dan juga kemakmuran bagi semua Masyarakat Papua.

“Seharusnya ULMWP sadar dan tidak memprovokasi Masyarakat Papua untuk mengikuti aksi-aksi yang seharusnya tidak dilakukan karena hal tersebut hanya membuat Masyarakat Papua tidak akan maju,”kata Albert Wanimbo

Ia juga menambahkan bahwa, Masyarakat Papua juga harus bisa mempertahan sikap yang baik agar tidak terprovokasi oleh tindakan yang dilakukan ULMWP, yang membuat aksi yang tidak sesuai dengan ketentua Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca : Agustinus Aud : KNPB akan Bubarkan ULMWP

Lagi katanya, ULMWP harus sadar diri bahwa Papua sudah Maju dalam bidang sektoral maupun birokrasi, sehingga yang Masyarakat Papua butuhkan adalah orang-orang yang ingin bekerja keras untuk membangun Papua bukan mau menjatuhkan Papua seperti ULMWP saat ini.

“Selaku Pemuda Papua, saya menghimbau kepada semua Masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti ULMWP dan organnisasi lainnya yang hanya ingin membuat Papua tidak maju dan berkembang,”tutup Ketua KNPI Albert G Wanimbo.

Baca lainnya :

Ketua KNPI Papua : ULMWP Tidak Boleh Mengintervensi Kegiatan Masyarakat Papua
Ketua KNPI Albert Wanimbo (sebelah kiri)
JAYAPURA | Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Albert G Wanimbo mengajak Masyarakat untuk tidak ikut meramaikan dan juga mogok kerja pada tanggal 01 Desember 2018 seperti yang di serukan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) diberbagai Media Sosial, Senin (26/11/2018).

Baca : Dituduh "penghianat", Melawan Wantik Dipukuli KNPB Hingga Babak Belur

Menurut Albert G Wanimbo, seruan yang dikeluarkan oleh ULMWP merupakan propaganda dimana ULMWP saat ini sudah tidak dipercaya oleh Masyarakat Papua dan ULMWP juga hanya ingin mencari popularitas untuk kembali mendapatkan kepercayaan Masyarakat Papua.

Baca : Albert Wanimbo : Buat Apa KNPI Datang Kalau Tidak Ditelepon oleh KNPB

Lanjutnya ULMWP juga tidak boleh mengintervensi semua kegiatan Masyarakat Papua serta kehadiran ULMWP saat ini tidak bisa memberikan suatu perubahan dan juga kemakmuran bagi semua Masyarakat Papua.

“Seharusnya ULMWP sadar dan tidak memprovokasi Masyarakat Papua untuk mengikuti aksi-aksi yang seharusnya tidak dilakukan karena hal tersebut hanya membuat Masyarakat Papua tidak akan maju,”kata Albert Wanimbo

Ia juga menambahkan bahwa, Masyarakat Papua juga harus bisa mempertahan sikap yang baik agar tidak terprovokasi oleh tindakan yang dilakukan ULMWP, yang membuat aksi yang tidak sesuai dengan ketentua Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca : Agustinus Aud : KNPB akan Bubarkan ULMWP

Lagi katanya, ULMWP harus sadar diri bahwa Papua sudah Maju dalam bidang sektoral maupun birokrasi, sehingga yang Masyarakat Papua butuhkan adalah orang-orang yang ingin bekerja keras untuk membangun Papua bukan mau menjatuhkan Papua seperti ULMWP saat ini.

“Selaku Pemuda Papua, saya menghimbau kepada semua Masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti ULMWP dan organnisasi lainnya yang hanya ingin membuat Papua tidak maju dan berkembang,”tutup Ketua KNPI Albert G Wanimbo.

Baca lainnya :

Albert Wanimbo : Buat Apa KNPI Datang Kalau Tidak Ditelepon oleh KNPB
Ketua KNPI megunjungi aktivis KNPB di Polres Jayapura Kota (19/11).
JAYAPURA | Tudingan yang dilontarkan oleh Juru Bicara (Jubir) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Nesta Suhuniap kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) langsung ditanggapi oleh Ketua KNPI Albert G. Wanimbo, Kamis (22/11/2018).

Baca : Agustinus Aud : KNPB akan Bubarkan ULMWP

Saat di Konfirmasi melalui sambungan Telpon Albert Wanimbo mengatakan bahwa apa yang dilontarkan oleh Jubir KNPB Ones Suhuniap disalah satu Media Online Papua terkait kedatangan Ketua KNPI bersama Anggota hanya mencari popularitas adalah hal yang tidak benar dan mengecewakan.

“KNPI tidak akan datang bertemu dengan KNPB apabila tidak ada permintaan dari Ketua KNPB Agus Kosay dan juga Juru Bicara KNPB Ones Suhuniap yang langsung Menelpon dan meminta bantuan untuk membebaskan para Aktivis KNPB tersebut,”kata Wanimbo

Lagi katanya, Jubir KNPB harusnya berterima kasih kepada KNPI bukan mau membuat berita atau informasi bohong bahwa kedatangan KNPI hanya kemauan sendiri, dan juga KNPB harus sadar bahwa KNPI merupakan organisasi yang paling Kompeten dalam segala bidang.

Baca : Dituduh "penghianat", Melawan Wantik Dipukuli KNPB Hingga Babak Belur

Wanimbo menambahkan bahwa KNPB jangan memutar balikkan Fakta yang sebenarnya, karena apa yang terjadi pada senin lalu (19/11) harusnya KNPB bisa mempertanggung jawabkan apa yang sudah dilakukan sehingga generasi muda papua tidak ditangkap dan diamankan.

“KNPB tidak bisa mempertanggung jawabkan apa yang sudah diperbuat sehingga meminta bantu kepada KNPI agar bisa membebaskan para Aktivis atau Generasi Muda Papua yang tergabung dalam Organisasi yang tidak Jelas ini,” tutup Ketua KNPI Albert G Wanimbo.

Baca lainnya :

Alm. Adisten Bouya dalam lingkaran kuning
MANOKWARI | Hari Ulang Tahun (HUT) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) jatuh pada tanggal 19 November. Pada hari ini, Senin (19/11/2018), KNPB pusat hingga masing-masing wilayah melakukan ibadah syukuran.

Baca : Kongres II KNPB Digelar, 1 Orang Peserta Meninggal Dunia

Di Manokwari ketika KNPB Wilayah Mnukwar hendak melakukan kegiatan HUT ke-10, salah satu anggoa wilayah setempat, atas Adisten Bouya dikabarkan telah meninggal dunia.

Adisten adalah anggota aktif dalam komisariat militan KNPB di Manokwari.

Baca lainnya :
  1. Aktivitas KNPB Lumpuh, Kepemimpinan Victor Yeimo "Panen Darah"
  2. Keluarga Almarhum Tuntut Kronologis atas Kematian Yali Wandikbo

Gubernur Papua Lukas Enembe.
JAYAPURA |  Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan dana U$ 5 miliar untuk membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 10%.

Gubernur Papua, Lukas Enembe belum mengetahui apakah 10% itu didapat dari saham PTFI induk atau 10% didapat dari 51% persen saham PTFI yang sudah dijual kepada pemerintah Indonesia.

“Ini semua masih akan dibahas di Jayapura dalam waktu dekat. Kami belum mengetahui saham yang akan diberikan kepada masyarakat Papua bersumber dari mana. Termasuk presentase saham yang akan diberikan kepada Kabupaten Mimika, sebagai daerah penghasil emas,” kata Lukas, Minggu (18/11).

Baca : Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Juru bicara PTFI, Riza Pratama menyebutkan hingga kini pembagian 51 persen divestasi saham perusahaan tambang emas melalui PT Inalum masih terus dibicarakan.

“Ini proses secara terpisah dan saya tidak bisa mendahului pemerintah. Jadi Freeport Indonesia tidak ikut berperan didalamnya dan itu merupakan peran pemerintah, antara Inalum dengan coorporate induk perusahaan kami,” jelas Riza, usai mengikuti pertemuan dengan Menteri BUMN dan Gubernur Papua Lukas Enembe, belum lama ini.

Baca : Ini 12 Tuntutan Dalam Hari Masyarakat Pribumi Internasional

Dituduh "penghianat", Melawan Wantik Dipukuli KNPB Hingga Babak Belur
Melawan Wantik sedang disiksa oleh sejumlah anggota KNPB di Vietnam, Jayapura
JAYAPURA | Melawan Wantik dituduh oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai "penghianat" perjuangan Papua, dan dia dipukuli oleh sejumlah penggurus KNPB hingga babak belur.

Kabar ini diketahui dalam sebuah video klip yang diunggah oleh pengurus baru Ketua I KNPB pusat, Warpo Wetipo di Youtube pada hari Rabu, 13 November 2018. Video tersebut berjudul "JUDAS PAPUA Alias PENGHIANAT, BANPOL/BIN/BAIS=" berdurasi 3 menit 5 detik (3:5).
Dalam video itu menunjukan, kedua tangan Melawan Wantik di ikat erat dibawa sebuah tiang listrik dan dia di siksa disertai dengan pukulan oleh KNPB hingga belurumuran dara.

Melawan disiksa dan dipukuli dengan tuduhan, dia merupakan salah satu anggota Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia yang didik dan latih untuk menjadi agen intelijen terlibat dalam gerakan Papua Merdeka.

Selain dituduh sebagai BIN Indonesia, Melawan juga dianggap sebagai anak gelandangan yang sering menghirup lem aibon, cat tiner dan kerap berpestapora dengan minuman keras (miras) serta terlibat dalam tim sukses John R. Banua di Wamena pada putaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018.

Baca : Inilah Ringkasan Tahapan Kerja Resolusi Kongres II KNPB

Salah satu tokoh pemuda di Wamena ketika ditanyakan tentang sikap KNPB, dirinya mempertanyakan langkah-langkah yang diambil KNPB sekarang. Menurutnya, cara berjuang KNPB saat itu tidak masuk dalam akal sehat logikanya manusia.

"Sa heran, kenapa KNPB bisa seperti begini?, kerja-kerjanya sekarang sejak waktu dulu sekitar tahun 2012 (kepemimpinan Mako) atau sekitar tahun berapa itu sa agak lupa, itu sudah tidak jelas lagi. Sa bisa katakan mungkin KNPB sudah kerja sama dengan Indonesia!. Saya tegas katakan ini, karena yang ada di KNPB sekarang hanya gosip antara mereka dan baku serang dengan mereke-mereke saja, jadi disini timbul pertanyaan begitu!, kapan baru mereka lawan Indonesia? Sudah sekitar 4 ka 5 tahun e.... ini Indonesia menang di Papua," tegas Tokoh mudah ini dalam sebuah kesempatan di Wamena, Jumat (16/11/2018).

Tanggapan salah satu anggota KNPB juga mengatakan, Ia merasa kebingungan dengan perjuangan Komite Nasional Papua Barat sekarang, karena menurutnya sikap politik KNPB dan agenda yang di dorong tidak konsisten.

"Pas waktu kita demo-demo di jalan, kita berteriak besar Papua Merdeka! referendum yes! satu komando, satu tujuan dan macam-macam kita bicara berapi-api tapi yang terjadi sekarang apa? Tidak jelas to!. Misalnya kita bilang persatuan semua ULMWP tapi sekarang kita sendiri yang balik lawan-lawan ULMWP dan mau bikin ULMWP baru lagi, trus ULMWP dorong agenda referendum juga kita (KNPB) tidak dukung, ULMWP dorong persatuan juga, kita bilang satu komando tapi tidak dukung lagi, jadi sebenarnya kita berjuang apa? Tidak jelas, jadi sa juga su tidak percaya dong mo bicara apa-apa," ujar seorang anggota KNPB ini dengan wajah kesalnya.

Baca : Agustinus Aud : KNPB akan Bubarkan ULMWP

Dirinya memastikan, KNPB telah kehilangan api perjuangannya, sehingga fokus perjuangannya telah luntur secara menyeluruh dan sedang terjerumus dalam setingan kriminalisasi fungsi media dan tujuan memediasi semua kepentingan perjuangan bangsa Papua Barat.

"Indonesia sudah kuasai Papua! kita jangan bikin diri sombong dengan toki-toki (keangkuhan) dada ah saya begini, ah kami begitu! Ini kan kita tidak tau malu! Kita harus tau diri, hanya komandan Mako saja yang hebat, yang sekarang ini terlalu bikin sok tau terlalu banyak sampe kehilangan hikmat untuk melawan musuh, masa baku hantam kita-kita saja tu? ini kaco, nanti dong bilang kita tu kriminal" ujarnya sambil menggeleng-geleng kepalanya dengan raut senyum.

Sikap dan tindakan yang sangat arogansi oleh KNPB terhadap sesama pejuang Papua Merdeka ini bukan hal yang baru. Pada tanggal 30 Oktober 2017, sekretaris Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Simion Surabut ketika Ia sedang beristerahat malam di kediamannya sekitar Buper, Jayapura, Simion pernah diculik oleh KNPB. Aksi penculikan itu dilakukan sekitar pukul 1:00 WIT malam dibawa pimpinan pengurus KNPB pusat, Yoner Waga/Uaga.

Baca : Kantor KNPB Pusat di Kampung Vietnam Telah Dipindahkan ke Sentani

Disamping penculikan, segalah arsip dokumen parlemen, hardisk eksternal maupun leptop semua diambil oleh KNPB. Dan rumah yang di huni Simion pun dirusaki, mulai dari pintu kamar bagian dalam hingga jendela sampai dengan pintu luar bagian depan dan belakang kediaman Sekretaris PNWP hingga hancur.

Setelah sekretaris PNWP ini diculik, Ia kemudian dibawa menggunakan mobil avanza ke sekretariat KNPB pusat di kampung Vietnam, Perumnas 3 Waena, Jayapura. Setibahnya di sekretariat, dia dibawa ke dalam salah satu ruangan dan kedua tangan Simion di ikat dengan menggunakan tali dan di tahan selama kurang lebih 7/8 jam, atau sejak jam 2:00 malam WIT sampai dengan jam 8:00 pagi.  Sementara tangannya di ikat, dia di interogasi oleh KNPB.

Pada hari berikutnya, Simion yang kini sedang menjabat sebagai sekretaris Parlemen West Papua ini hendak kembali ke kediamannya di Buper, KNPB pun menyusulinya dan Simion diminta untuk meninggalkan rumahnya, dan Ia tidak diperbolehkan untuk tinggal di sekitar Ekpo dan Buper / di usir. Anda dapat membaca laporan penculikan disini.

Aksi KNPB yang terkesan sangat premanisme itu menuai sorotan dengan sejumlah komentar negatif dari berbagai pihak di media sosial.

Dari ratusan komentar netizen, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut, Maximus Prime mengatakan "Kenapa pakai cara kolonial untuk selesaikan masalah rumah tangga..., Kenapa tidak panggil orang tua dari masing-masing baru bicara dalam honai...". Komentar lain juga datang dari Jhonny, "Demi Nama Allah Macko Tabuni, Alam West Papua Yoner Uaga Dikutuk. Yoner kau hrs bljar pendidikan politik!". Suardino mengatakan "KNPB bukan milik organisasi KNPB tetapi milik bangsa Papua jadi kamu jangan merusak honai yang ditata bagus, Uaga kamu harus pake etika dan profesional dalam menanggapi berita dalam media harus teliti dan kontrol diri sebagai pejuang sejati... bukan saling menyerang tapi duduk bersama menyelesaikan. Otak dangkal". Ada juga komentar lain, Thian mengatakan "Ya, Tuhan.... begini Papua bisa Merdeka k tdk......?". Yoseph mengomentari "sekretaris PNWP seharusnya dilindungi dan di jaga, kalau ada masalah dibicarakan dgn baik, Hormat". Ateng Kobak mengatakan "Tuan tuan model begini indonesia sedang tertawa tong orang papua....". Komentar lain, Erik Walela mengatakan "Sikap dalam tindakan militer Indonesia masih mending ini..!!! #parah_!!!!!". Komentar Bhili mengatakan "Tmn2 KNPB adalah dipercayakan oleh masyarakat papua untk memperjuangkan hak menentukan nasib sndri bagi bangsa papua jdi ada dgr berita sprti bgtu duduk brsma laluh cri kebenaran apakah ini bnr atau tdk bgtu kluh trjadi sprti bgni nnti org lain bisa ambl kesempatan dgn cara bgni, maaf apabila sy salah kata trimaksih". Komentar Lod mengatakan "sangt konyol", dan masih banyak komentar negatif lainnya, namun ada juga komentar pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menutupi penyerangan yang dilakukan KNPB tersebut dengan menyebutnya Hoax dan lainnya sabagainya.

Baca : Aktivitas KNPB Lumpuh, Kepemimpinan Victor Yeimo "Panen Darah"

Simion Surabut membenarkan apa yang terjadi pada dirinya. Ia mengatakan "Peristiwa penculikan dan penyerangan itu benar terjadi seperti yg dilaporkan dlm laporan di atas. Laporan di atas bukan sebuah propaganda yg dibuat intelijen, namun laporan ini benar sebuah peristiwa yg silaporkan. Saya adalah korban yang disebutkan dalam laporan di atas..,".

Hal ini menunjukan bahwa, sebagian besar generasi Papua yang kini sedang berjuang dalam barisan pro kemerdekaan Papua Barat belum memiliki sikap kedewasaan untuk menghadapi perjuangan bangsa yang berskala besar, sehingga di waktu-waktu tertentu muncul sikap kekanak-kanakan seperti milisi mera putih yang kerap melakukan aksi-aksi pro NKRI untuk Indonesia. Sehingga di sini perlu adanya sebuah evaluasi menyeluruh untuk menata langkah perjuangan yang sudah dicapai oleh bangsa Papua Barat sejak 1960an untuk menentukan masa depan yang pasti.

Siapa dia Melawan Wantik?

Melianus Wantik atau sapaan yang kerap dipanggil adalah Melawan Wantik. Melawan Wantik merupakan salah satu orang yang pernah terlibat secara langsung bersama Alm. Mako Tabuni, Alm. Victor Kogoya, Buchtar Tabuni serta beberapa lainnya sekitar 9 orang saat itu di salah satu sekitar Sentani, tempat digagasnya KNPB yang saat ini sedang dipimpin oleh Agus Kossay.
Melawan Wantik (istimewa)
Melawan adalah saksi mata dan anggota aktif dalam KNPB sejak adanya ide untuk gagasan dilahirkannya organisasi Komita Nasional Papua Barat hingga terlaksananya Kongres I KNPB di Kampung Harapan, Sentani pada tahun 2010.

Kini Ia dipercayakan oleh ULMWP untuk teribat dalam Komite Aksi sebagai koordinator dalam melakukan aksi-aksi mendukung agenda politik ULMWP menuju kemerdekaan Papua.

Baca lainnya :
  1. Dr. Socratez S.Yoman: "Tuhan Kutuk Orang-orang yang Melawan ULMWP"
  2. Kongres II KNPB Digelar, 1 Orang Peserta Meninggal Dunia
  3. Keluarga Almarhum Tuntut Kronologis atas Kematian Yali Wandikbo

Panglima TPN-OPM, Bernard Mawen Meninggal Dunia
Jenderal Bernard Mawen.
JAYAPURA | Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB OPM) Jenderal Bernard Mawen dari Kodap V Merauke telah meninggal dunia (16/11/2018).

Selama hidupnya, almarhum menolak pendudukan Indonesia atas wilayah Papua Barat. Almarhum juga memiliki andil besar dalam mendorong proses Persatuan Nasional Gerakan Pembebasan Papua Barat, yang melahirkan Dewan Militer TPN-PB pada 2006 di Madang, Papua New Guinea.

Almarhum meninggal karena mengalami sakit yang telah diderita selama beberapa tahun terakhir. Sejak bulan Oktober 2018, almarhum menjalani perawatan intensif di Kiunga Distric Hospital, Papua New Guinea. Almarhum menghembuskan nafas terakhir pada 16 November 2018, pukul 07.30 waktu setempat.

Selamat jalan patriot Bangsa Papua Barat. Semangat perjuanganmu akan kami lanjutkan hingga cita-cita revolusi tercapai.

SENTANI | Kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di kampung Vietnam, Perumnas 3 Waena, distrik Heram Kota Jayapura telah dipindahkan ke Sentani, Kabupaten Jayapura.

Baca : Mikael Kudiai : Erik Walela Dipakai oleh Kelompok TRWP

Kabar ini diketahui dalam sebuah laporan yang diterima Cepos pada pertengahan minggu, dalam bulan November 2018. Aktifis KNPB dari sekitar Expo, Waena maupun dari Abe tengah memadati wilayah Sentani.

Kantor baru yang dimaksud akan ditetapkan sebagai sekretariat permanen untuk urusan adminitrasi serta urusan agenda KNPB.

Baca : Inilah Ringkasan Tahapan Kerja Resolusi Kongres II KNPB

Saat ini mereka sedang menampung di beberapa kos dan kontrakan. Setiap pintu dihuni oleh lebih dari 6 orang anggota KNPB.

Bagi yang belum mengetahui kantor KNPB baru, dapat diketahui dengan beberapa petunjuk berikut ini,

Jalur dari ara sosial Sentani
  • Belok kiri 2 M+ lanjut melalui jalur jalan kehiran 21 M+ depan Kampus STIKES, belok kiri maju 7 M (terdapat sebuah kos, genap 30 M), 2+21+7=30 M, semua yang telah di ukur secara rinci.
  • Dari arah lampu merah Ps. lama sentani 4 M+ Ps. lama turun 2+ M pertigaan komba jahim masuk jalan matoa lurus 9 +M tikung masuk 4 +M Ketemu KANTOR KOS (KNPB) PUSAT sentani Jayapura, (4+2+9+4=19 M, Semua telah di ukur secara detail).
- Harapan Netar 15 Km.
- Netar Hawai 15 Km
- Hawai pos7 15 Km
- Pos7 Sosial 15 Km
- Sosial gunug merah 10 Km
- Doyo depapre, Gunung merah genyem terukur dalam file secara detail

Fasilitas
  • ( Penyadap.......buah )
  • ( ..... Zom+6000....Buah)
  • ( ..........buah
  • (.......... buah
  • (...........buah
  • (..........10 orang)
  • (Code..........)
Maaf, jika dibutuhkan tanda titik terkunci, silahkan hubungi kami melalui kontak dibawa.
  • Segi 4/5/ 0/4/1/6/8/ ujung
  • Segi 8/0/7/4/3/0/8/ ujung
  • Segi 3/5/1/1/7/0/1/ unjung
  • Segi 6/9/7/2/0/8/4/ ujung
Sesuaikan Lokasai TKP menurut Gambar peta yang tersedia.

Inilah Ringkasan Tahapan Kerja Resolusi Kongres II KNPB
Pegurus KNPB Papua Barat.
JAYAPURA | Manurut sikap Komite Nasional Papua Barat (KNPB), hanya satu agenda nasional bangsa Papua, yaitu “mobilisasi umum menuju mogok sipil nasional di Papua”.

Papua Merdeka ada di tangan rakyat Papua. Rakyatlah pejuang kemerdekaan, bukan negara-negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di luar.

Baca : Victor Yeimo Dilantik Menjadi Dipolmasi Luar Negeri oleh 32 KNPB dan Konsulat Pada Kongres II KNPB, 2018

Rakyat West Papua siapkan diri agar bias menjadi pejuang untuk kemerdekaan Papua Barat. Berjuang dengan sadar, damai dan bermartabat.

Tahap pertama adalah Segera bangun basis ekonomi alternatif menuju mogok sipil mulai dari keluarga, kampung hingga wilayah dan Papua Barat. Kembali hidupkan pangan lokal (buka kebun, ternak dan lain-lain) karena mogok sipil akan mengehentikan segala produk milik kolonial dan kapitalis di Papua.

Tahap kedua adalah segera organisir diri, keluarga dan rakyat di semua basis / sektor hingga wilayah-wilayah di Papua Barat dalam KNPB selaku penanggung jawab Mogok Sipil.

Baca lainnya :
  1. Aktivitas KNPB Lumpuh, Kepemimpinan Victor Yeimo "Panen Darah"
  2. Bayang-bayang Kehancuran, AN: KNPB Bukan Milik Victor Yeimo, Warpo Wetipo, Fero Hubby dkk!
  3. Simion Alua Surabut: Patrick Wenda Lagi DPO, Maka Jangan Jadi Tukang Provkator TPNPB dan TRWP
Tahap ketiga adalah Ikut aktif dalam diskusi, pemberitahuan, seminar, doa atau puasa maupun aksi-aksi sektoral dalam mematangkan koordinasi dan sikap menuju Mogok Nasional yang terpimpin sambil menunggu jadwal Mogok Sipil Nasional.

Keberhasilan mogok sipil adalah ukuran tertinggi dari kesadaran bangsa Papua, sebagai bukti bangsa Papua siap bernegara sendiri tanpa tunduk dibawa kekuasaan kolonial NKRI.

Dari mobilisasi menuju mogok sipil Papua Barat.

Kita Harus Mengakhiri

  • Akhiri Kolonialisme 
  • Akhiri Kapitalisme 
  • Akhiri Militerisme

Mikael Kudiai : Erik Walela Dipakai oleh Kelompok TRWP
Erik Walela (Foto oleh Warpo Wetipo)
Oleh Mikael Kudiai

ARTIKEL | Erick Walela ni dianggap ahli menguasai semua-semua soal IT oleh kelompok TRWP. 😁 De dan beberapa kawannya mengelola tabloid-wani.com untuk naikan nilai politik Benny Wenda dan Sem Karoba. Tujuannya untuk mendorong pemerintahan transisi dan mendorong Benny Wenda menjadi presiden, mendorong Undang-Undang Revolusi (copy/paste UU 45 milik Indonesia) yang digagas Sem Karoba, meloloskan konsep Demokrasi Kesukuan yang juga digagas Sem Karoba dkk yang dianggap oleh kelompok ini sebagai ideolognya, dan memaksakan mendorong petisi global dengan memanfaatkan dan memaksakan orang Papua untuk menyetujui petisi ini.

Beberapa rencana di atas ini sudah gagal total dan tidak mampu bendung sikap ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap kelompok TRWP karena strategi dan taktik perjuangan tidak berdasar realitas penindasan dan kondisi gerakan di Papua. Strateginya kacau balau dan memungkinkan rakyat Papua akan dikorbankan dengan strategi politik seperti ini.

Kelompok ini semakin minoritas karena sudah banyak pengikut-pengikutnya yang tidak percaya pada Sem Karoba.

Baca : Waspada! Ini Akun Facebook Palsu Ketua KNPB Victor Yeimo dan Pdt. Dr. Socratez S. Yoman

Erick juga dimanfaatkan oleh kelompok ini untuk lakukan propaganda-propaganda murahan. Lakukan propaganda subjektif tanpa substansi yang objektif dan berujung pada perpecahan.

Bagi sa, Erick ni kerdil. Kerdil cara berpikirnya, kerdil mengelola situs-situs yang sedang dikelolanya, juga kerdil karena hanya ikut-ikutan perintah TRWP.

Sa diblokir oleh Erick sekitar dua tahu lalu karena pernah sa bongkar kedoknya waktu de masih di Semarang. Terutama soal aktivitas kesehariannya hanya di laptop--internet dan lakukan pembusukan sana-sini dengan memojokan AMP tanpa belum pernah sama sekali terlibat dalam diskusi-diskusi, seminar, hingga aksi-aksi masa. Dan karena takut, de sudah tinggalkan Semarang.

Baca : Mari Kita Simak Baik-baik Arti dari WANI, WaSalam, Sukuisme, Otsus dan TRWP

Postingan-postingannya di facebook hingga situs yang sedang dikelolah semua copy/paste dan buta etika jurnalistik. Erick sangat kerdil berpikir. Terlihat kayak manusia yang kaget-kaget pakai blogger, wordpress, tumblr, dan lain-lain. Akan lebih baik kalau tidak menanggapi postingan-postingannya.

Referendum New Caledonia, 56,4% Memilih untuk Tetap Bersama Perancis, 43,6% Memilih Kemerdekaan Kanaky
Seorang pria bersiap untuk memberikan suaranya di sebuah tempat pemungutan suara di Noumea, Kaledonia Baru, sebagai bagian dari referendum kemerdekaan, Minggu, 4 November 2018. Pemilih di Kaledonia Baru memutuskan apakah wilayah Prancis di Pasifik Selatan harus bebas dari negara Eropa yang mengklaimnya pada pertengahan abad ke-19. (AP Photo / Mathurin Derel)
NOUMEA, Kaledonia Baru (AP) | Sebagian besar pemilih di wilayah Pasifik Selatan Kaledonia Baru memilih untuk tetap menjadi bagian dari Perancis dan bukannya mendukung kemerdekaan, para pejabat pemilihan mengumumkan Minggu ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron menjanjikan dialog penuh tentang masa depan kawasan itu.

Keputusan untuk mempertahankan hubungan dengan Perancis adalah momen penting bagi kepulauan yang terletak di sebelah timur Australia dan memiliki laguna yang disinari matahari serta industri pertambangan nikel. Referendum kemerdekaan itu sendiri adalah tonggak sejarah dalam proses dekolonisasi selama tiga dekade yang berlangsung lama, yang ditimbulkan oleh kebencian mendalam oleh penduduk asli Kanaks di daerah itu selama beberapa dekade perlakuan buruk oleh penjajah Eropa mereka.

Hasil akhir Minggu melihat 56,4 persen pemilih memilih untuk tetap menjadi bagian dari Perancis dibandingkan dengan 43,6 persen dukungan untuk kemerdekaan, kata kantor komisaris tinggi.

Jajak pendapat itu memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dari 80,6 persen pemilih terdaftar - begitu banyak sehingga beberapa tempat pemungutan suara di ibukota, Noumea, harus tetap terbuka sekitar satu jam lebih lama dari yang direncanakan Minggu untuk menangani orang yang naksir.

Baca : Victor Yeimo Dilantik Menjadi Dipolmasi Luar Negeri oleh 32 KNPB dan Konsulat Pada Kongres II KNPB, 2018

Lebih dari 174.000 pemilih terdaftar diundang untuk menjawab pertanyaan: "Apakah Anda ingin Kaledonia Baru untuk mendapatkan kedaulatan penuh dan menjadi independen?" Perancis telah memerintah Kaledonia Baru sejak pertengahan abad ke-19.

“Saya meminta semua orang untuk beralih ke masa depan untuk membangun Kaledonia Baru besok,” kata Macron, berbicara dari Istana Elysee kepresidenan di Paris. "Semangat dialog adalah satu-satunya pemenang."

Memuji kedua pihak untuk kampanye "bertanggung jawab" mereka, Macron menambahkan bahwa "penghinaan dan kekerasan" adalah satu-satunya yang kalah dalam jajak pendapat bersejarah.

Kantor komisaris tinggi melaporkan terbatasnya wabah kerusuhan di Noumea karena suara dihitung, dengan tujuh mobil dibakar, beberapa jalan ditutup dan dua kali lemparan batu. Namun jika tidak, pemungutan suara itu sangat damai.

Perdana Menteri Edouard Philippe diatur untuk bertemu dengan pejabat Kaledonia Baru Senin pagi untuk pembicaraan tentang masa depan politik dari wilayah 270.000 orang. Kaledonia Baru menerima sekitar 1,3 miliar euro ($ 1,5 miliar) dalam subsidi negara Prancis setiap tahun, dan banyak yang khawatir ekonomi akan menderita jika hubungan diputuskan.

Penduduk di wilayah ini termasuk penduduk asli Kanaks, yang mewakili sekitar 40 persen populasi, orang-orang keturunan Eropa, yang mencapai sekitar 27 persen dan lainnya dari negara-negara Asia dan pulau-pulau Pasifik.

Sebagian besar orang Kanak cenderung mendukung kemerdekaan, sementara sebagian besar keturunan pemukim Eropa lebih suka menjaga hubungan Prancis.

Baca : Isu West Papua Terus Bergulir di Pasifik, Indonesia Tingkatkan Dana Lobi

Referendum adalah hasil dari sebuah proses yang dimulai 30 tahun yang lalu untuk mengakhiri tahun kekerasan antara pendukung kemerdekaan dan lawan yang secara keseluruhan menewaskan lebih dari 70 orang. Kedua pihak menyetujui kesepakatan 1988 dan kesepakatan lain satu dekade kemudian termasuk rencana untuk referendum kemerdekaan.

Voter Monette Saihulinwa mengatakan dia menentang kemerdekaan.

"Saya tidak ingin hidup kita berubah," kata pria berusia 50 tahun itu.

Yang lain memuji surat suara sebagai bersejarah.

“Kami sudah menunggu selama 30 tahun untuk suara ini,” kata Mariola BOUYER, 34. “suara ini harus menunjukkan bahwa kita ingin hidup dalam damai, tidak peduli ras kita, akar kita. Itu membangun sebuah negara bersama. ”

Kepulauan Kaledonia Baru menjadi Prancis pada tahun 1853 di bawah Kaisar Napoleon III - keponakan dan pewaris Napoleon - dan digunakan selama puluhan tahun sebagai koloni penjara. Ini menjadi wilayah luar negeri setelah Perang Dunia II, dengan kewarganegaraan Prancis diberikan kepada semua Kanak pada tahun 1957. Di bawah pemerintahan kolonial Perancis, Kanak menghadapi kebijakan pemisahan yang ketat dan mengalami diskriminasi.

Baca : Pantas Saja Berani Tantang Murka Indonesia, Vanuatu Ternyata Dibeking Negara Kuat Ini!

___
Penulis AP Thomas Adamson dan John Leicester berkontribusi dari Paris.

CHARLOTTE ANTOINE

Ini Kronologis Terbunuhnya Alika Viana, Korban Pemerkosaan
KRONOLOGIS

Pada hari Rabu tanggal 24 oktober 2018 sekira Jam 23.30 WIB didapat informasi dari masyarakat dan Babhinkamtibmas Desa akar belingkar Aiptu Mutia Simorangkir bahwa di di dalam kebun sawit milik Sdr. Mangara tumpang limbong dusun Rejosari RT / RW 01 / 01 desa tanjung medan Utara Kec.tanjung Medan Kab. Rokan Hilir ditemukan mayat seorang anak perempuan berumur sekira 11-12 tahun yang bernama Sdr Alika Viana yang duduk di Kelas V Sekolah dasar Negeri 033 Tanjung Medan yang sebelumnya dihebohkan menghilang atau tidak pulang kerumah setelah pulang dari sekolah.

Baca : Lagi-lagi, Tim #Papuansphoto Berkedok "Pornografer" Terus Bertingkah

Sekira pukul 12.30 Wib mengetahui hal tersebut nenek korban sdri qoriah yang selama ini merawat korban bersama dengan masyarakat lainya mencari keberadaan pelaku sehingga pukul 23.30 Wib saksi Surat menemukan korban Sdri Alika Viana sudah tidak bernyawa dalam kedaan perut terbelah dan usus keluar dan dengan menggunakan seragam sekolah saat ditemukan celana korban sudah dalam keadaan melorot ke bawah diduga kuat korban sudah diperkosa sebelumnya.

Dileher korban ditemukan kain seperti jilbab warna coklat yang sudah terikat kuat mencekik leher korban.atas kejadian tersebut kepolisian dari polsek Pujud yang dipimpin oleh Kapolsek pujud AKP RAHMAD DAMHURI SIREGAR,SH bersama Kanit reskrim Bripka Joan kurniawan beserta anggota langsung melakukan olah tempat kejadian Perkara dan mengintrogasi saksi2 dilapangan dan berhasil mendapatkan petunjuk dari Saksi Sdr bahari malau yang mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 ianya sedang bekerja bersama Sdr Hendri Limbong dan Lelek Tono di ladang milik Sdr M.t Limbong ( bapak Sdr hendri limbong ) dan dari keterangan yang diperoleh dari Sdr Bahari malau pada saat Sdr Hendri Limbong Pergi ke ancak penimbangan Sawit. 

Tidak lama kemudian ia melihat Korban Sdr alika Viana dengan Menggunakan seragam Sekolah Pramuka juga melintas dari Pondok mereka bekerja menuju kerumahnya dan tidak begitu lama saksi Bahari Malau ada mendengar jeritan seorang perempuan yang berasal dari ancak timbangan tempat sdr Hendri limbong Menimbang namun Saksi tidak memperdulikan jeritan tersebut.dan kemudian Saksi merasa curiga kenapa Sdr Hendri Limbong terlalu lama kembali kepondok untuk membawa sawit yang hanya berjarak sekitar 150 meter.

Baca : Moral Generasi Papua Sedang Hancur, Ini Didikan Siapa?

Hal tersebut baru disadari oleh Saksi sdr Bahari Malau setelah heboh ditemukan mayat seorang anak perempuan di dekat ancak Sdr Hendri Limbong tersebut.atas keterangan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Sdr Hendri limbong Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 srkira Pukul 03.15 Wib dirumahnya di Dusun I Rejosari Rt / Rw 01 / 01 Desa Tanjung Medan Barat Kec.tanjung Medan dan pada saat ditanyakan kepada Sdr Hendri Limbong awalnya ia tidak mengaku melakukn pembunuhan terhadap korban namun setelah ditemukan satu helai baju didalam rumah yang digunakan Sdr Hendri limbong Pada saat bekerja tersebut di temukan bekas sebanyak 5 jari.dan setelah dikatakan kepadanya ini berarti bekas jari anak perempuan itu dan pelaku mengatakan ia selanjutnya pelaku mengakui bahwa ia silaf telah memotong perut korban dan sebelumnya telah memperkosa korban sebanyak satu kali.

Atas pengakuan pelaku selanjutnya pelaku dibawa kepolsek Pujud Guna Pengusutan Lebih Lanjut.

Baca : Ketahuan! Aktivis KNPB Melakukan Aktivitas "Pornografi" di Media Sosial
Diberdayakan oleh Blogger.