Vietnam Jayapura 13, Juli 2019 13:25 Wpb

Semua manusia sangat bingung sekali, Lembaga Representatif Politik Papua menolak ULMWP, dan ULMWP melahirkan Sayap Militer WPA sehingga  PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (NIEW GUINEA RAAD) yang melayangkan :  SURAT PENOLAKAN TERBUKA WPA DAN ULMWP

Institusi Politik West Papua sangat sayangnya, ULMWP tidak mengakui Sayap Militer Papua yang sedang bergerak dan bergerilya di Tanah Papua Barat, yang mempertahankan keutuhan wilayah teritorial adalah TPNPB pada sejak 1961 sampai 1971 Memproklamasikan Institusi Negara Republik Papua Barat, penguatan dalam Institusi Negara yaitu :
1). Institusi Eksekutif adalah :  Pemerintah Negara Republik Papua Barat.
2). Institusi Legislatif adalah : Niew Guinea Raad (Parlemen Nasional West Papua).
3). Institusi Yudikatif : TPN-OPM (TPNPB-OPM).

Penguatan Adminitratif Negara Republik Papua Barat adalah :
1). Lambang Negara : Burung Mambruk.
2). Bendera Negara : Bintang Kejora.
3). Lagu kebangsaan Negara : Hai Tanahku Papua.
4). Populasi Negara : 883.752.
4). Mata Uang :  Gulden.
5). Kekayaan Negara : SDA.
6). Teritorial adalah luas dan batas.

Kami Lembaga Legislatif menolak dengan tegas kepada ULMWP, bahwa United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) yang melahirkan sayap militer baru itu tak ada makna, karena KTT ULMWP pada 2017, TPNPB sudah papar gerakkan yang sedang bergerilya di wilayah teritorial di Tanah Papua Barat.

kita bersama- sama maklumi kerja-kerja  dalam perjuangan bangsa, atas berkat rakhamat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur bangsa, supaya kehidupan berbangsaan yang bebas, maka rakyat papua barat menyatakan dengan ini kemerdekaannya.



DOA DAN UCAPAN TERIMA KASIH SERTA DUKUNGAN PENUH Tuan. BENNY WENDA ATAS FREEDOM OF OXFORD.
-------------------------
Anim - Ha, West Papua, 15 Juli 2019

Kami dari rakyat west Papua di merauke wilayah Anim - Ha bersama masyarakat adat Ucapkan Doa dan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Dewan kota Oxford dan Lor Walikota Oxford yang memberikan penghargaan freedom kepada ketua ULMWP.

 2. Dewan kota dan orang-orang Oxford memberikan penghargaan kebebasan kepada Bapak Benny Wenda.

3. Terima kasih kepada Lord Mayor Oxford dan Rakyat Inggris mengakui Perjuangan Papua Barat atas penentuan nasib sendiri [Referendum for West Papua].

4. Kami berdoa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas pengakuan perjuangan politik west Papua dan berdoa juga untuk dewan kota Oxford.

Tuhan melindungi dan menyertai, melalui penghargaan dan dan pengakuan Freedom Of Oxford kepada pemimpin kemerdekaan bangsa Papua Mr. Benny Wenda West Papua pasti akan memperoleh kemerdekaan diluar kedaulatan hukum dan politik indonesia.

West Papua mempunyai peluang besar untuk merdeka yang bebas untuk selamanya.

Tuhan Berkati.
Damai Tuhan Beserta Kita...!!

UNITED LIBERATION MOVEMMENT FOR WEST PAPUA [ULMWP]
BIRO POLITIK

Bazoka Logo
--------------
KEPALA
Biro Politik ULMWP


Jerman-Faksi militer PAPUAN BARAT telah bersatu di bawah kepemimpinan politik Gerakan Serikat Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), dalam deklarasi bersejarah yang diumumkan hari ini.
Deklarasi Perbatasan Vanimo, yang melihat tiga kelompok bersatu sebagai Tentara Papua Barat, dipuji sebagai langkah besar menuju upaya Papua Barat untuk menjadi negara bangsa yang merdeka.
ULMWP, dibentuk pada tahun 2014, memimpin perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat.Ini terdiri dari dua semenanjung paling barat dari pulau New Guinea, yang dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1969.
Ini mengikuti "referendum palsu" di mana kelompok yang dipilih sendiri dari 1.022 orang Papua dipaksa meratifikasi pendudukan Indonesia melalui apa yang disebut Act of Free Choice.
Awal tahun ini tentara Indonesia dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua Barat. Ini termasuk penggunaan senjata kimia sebagai bagian dari serangan besar-besaran untuk menghancurkan gerakan kemerdekaan.
Lebih dari 500.000 orang diyakini telah terbunuh sejak pasukan Indonesia pindah ke Papua Barat pada tahun 1969.
Juru bicara ULMWP Benny Wenda menyambut baik penandatanganan deklarasi dan mengatakan itu menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa orang-orang "siap untuk membentuk Papua Barat yang merdeka."
“Masyarakat internasional sekarang dapat melihat tanpa ragu bahwa kita siap untuk mengambil alih negara kita. Kami menyambut bantuan apa pun dalam membantu kami mencapai pembebasan kami. Indonesia tidak dapat lagi menstigmatisasi kami sebagai separatis atau penjahat. Kami adalah negara kesatuan militer dan politik yang sah dalam penantian.
"Saya menyerukan umat saya di luar negeri, di Indonesia, dan khususnya di Papua Barat, untuk mendukung deklarasi ini dan bersatu," katanya.



Jayapura Papua, Constantinopel-Adik Tuan Jackson Uble King yang terhormat.

Pertama, saya sampaikan banyak terimakasih atas tanggapan anda terhadap ungkapan saya “Kapan semua claims ini akan berakhir?” Saya sarankan agar sebagai “Self Style OPM Leader”, sepatutnya tidak menggunakan nama samaran dalam setiap penampilan adik di Medsos yang tentu bertujuan agar tidak diketahui oleh public.  Banyak orang yang menggunakan nama2 samaran (the ghost names) adalah orang2 yang ditugaskan atau bertugas menjalankan pekerjaan2 rahasia untuk mengadu-domba atau menggagalkan suatu proses yang sedang berkembang yang dianggap merugikan pihak lain yang berkepentingan.

Di PNG, setelah Cyber Crime Act diadopsi, seseorang bias saja menggunakan nama samaran tetapi sangat sulit baginya untuk bersembunyi atau menyembunyikan identitasnya.
Seorang pemimpin Papua Merdeka tidak boleh menggunakan nama samaran sebagai batu atau semak2 tempat  bersembunyi dan membangun pandangan2 atau opini yang tidak menguntungkan perjuangan bangsa.

Sebenarnya saya tidak merasa terbeban untuk menjawab beberapa pokok yang adik angkat sebagai tanggapan terhadap ungkapan saya “Kapan semua claims ini akan berakhir?” (5 Juli 2019) karena isi dari artikel saya itu merupakan suatu himbauan untuk mengakhiri  pertentangan pendapat dan pandangan yang terjadi antara Tuan2:  Jefferey Pagawak dan Sebby Sambon disatu pihak dengan Ketua (Terpilih) ULMWP Tuan Benny Wenda, serta Sam Karoba,  sehingga pertentangan dan perbedaan pandangan ini tidak merambat dan membuahkan kerugian terhadap perjuangan bangsa Papua. 
Jawaban saya terhadap point2 yang ade kemukakan:

1. Adik boleh memandang nasehat atau himbauan saya tersebut sebagai suatu argumentasi yang bernilai kontradiksi dan memotifasikan perpecahan dengan mengaitkan masalah Prai dan Rumkorem. Saya menghimbau agar ambisius atau egoisme jangan menjadi motifasi bagi sebuah perpecahan seperti yang terjadi pada tahun 1976 antara Prai dan Rumkorem. Dan luka perpecahan itu memakan waktu yang lama untuk sembuh (proses rekonsiliasi yang lama). OPM-PNG Chapter menjadi OPM-Pacific Chapter kemudian menjadi basis terbentuknya WPNCL adalah proses2  rekonciliasi  yang terjadi sebagai response para pejuang Papua Merdeka di kedua kubuh (Prai dan Rumkorem) terhadap Port Vila Declaration yang ditanda-tangani oleh keduanya  dari dua Pemerintahan yang berbeda yang terjadi setelah Perpecahan 1976. Ini adalah bagian dari sejarah perjuangan bangsa Papua yang telah terjadi karena berbagai alasan. Sebagai penerus perjuangan bangsa kita harus mengakui kejadian2 itu tapi tidak boleh mengulanginya lagi karena berbagai alasan dan pandangan yang berbeda yang lebih banyak dipengaruhi oleh soal2 pribadi, suku dan golongan. Pihak musuh sangat mengharapkan keadaan semacam ini terjadi sehingga mereka bisa menerobos masuk dan mengambil keuntungan dari pertentangan2 tajam yang terjadi antara kita. Sayang sekali jika kita secara tidak sadar dipakai oleh pihak lain untuk mewujudkan keinginan mereka.

2. Apa yang beda antara Prai dan Rumkorem dengan masalah yang terjadi saat ini? Prai dan Rumkorem pecah karena masalah2 yang lebih banyak bersifat pribadi, dalam hal ini soal kode etik sebagai pemimpin, kejujuran dan transparansi. Content dari pertentangan anda dengan ULMWP, terutama dengan Ketua ULMWP Benny Wenda dan melibatkan Sam Karoba di dalamnya identic karena tidak hanya mempersoalkan hal2 yang umum tetapi juga mengangkat hal2 yang bersifat menjatuhkan dan pembunuhan karakter seseorang. Coba baca kembali semua komentar yang berasal dari pihak yang kontra dengan Benny Wenda dan ULMWP dalam soal WPA. Menjawab pertanyaan adik tentang posisi saya terhadap ULMWP, dapat saya nyatakan secara terang kepada adik, bahwa saya mendukung ULMWP dengan menggunakan akal sehat saya (my political conviction) bahwa ULMWP dibentuk atas kesadaran bersatu-bangsa dan eksekutipnya dipilih secara demokrasi, dan bukan mereka mengangkat diri sendiri. Saya juga mendukung ULMWP tanpa mengharapkan suatu jabatan karena jika harapan itu yang yang menjadi dasar dukungan dan apabila sebuah jabatan tidak diberikan, maka saya akan frustrasi dan mulai menyerang Ayamiseba dan Rumakiek atau Nussy dan Athaboe di Athene/Holland sebagai tidak pernah menghargai dukungan2 saya selama terlibat dalam perjuangan Papua Merdeka ini. Egoisme dan Ambisi negative seperti ini tidak ada dalam kehidupan saya  sebagai seorang pejuang Papua Merdeka.

3. Adik tidak mempunyai hak sedikit pun untuk mepertanyakan integritas dan hak2 politik saya dan posisi saya terhadap West Papua Army (WPA) yang akhir2 ini menjadi topik yang sangat panas antara group anda dengan ULMWP,  khususnya dengan Benny Wenda.
Saya secara pribadi, tidak mewakili golongan apapun, melihat West Papua Army yang difasilitasi oleh ULMWP berdasarkan rekomendasi KTT ULMWP-2017 di Port Vila, Vanuatu, atas permohonan 3-satuan militer dalam gerakan Papua Merdeka – Dewan Militer TPN-PB, TRWP, dan TNPB, maka menurut saya, WPA (West Papua Army) hanya merupakan sebuah organ-rekonsiliasi yang sangat dibutuhkan oleh perjuangan Papua Merdeka di bawah satu garis komando.  Saya melihat WPA bukan sebagai satu kesatuan militer/tentara Papua yang baru, tetapi merupakan organ atau wadah kordinatif bagi semua satuan2 tentara Papua yang ada yang dibentuk oleh berbagai faksi OPM seperti: TPN-PB/TPN-OPM (Marvic), TEPENAL (PEMKA), TNPB (Federasi), TRWP (yang jelas berafiliasi dengan salah satu dari dua kubuh perpecahan). dan sebagainya,  agar satuan2 ini dapat membangun suatu kordinasi kerja yang terarah dalam mengawal tujuan dan program2 revolusi bangsa secara nasional.   Seperti halnya ULMWP yang dibentuk (2014) sebagai wadah kordinatif antara faksi2 Perjuangan Papua (NRFPB, KNPB/PNWP, WPNCL) untuk mewujudkan aspirasi bangsa secara nasional. Dengan demikian, rekonsiliasi antara faksi2 miiter dalam tubuh perjuangan pun dalam tujuan yang sama tanpa melebur faksi2 militer itu sebagaimana yang dipertengkarkan oleh adik tuan dan kawan2 dengan ULMWP. 
 
4. Dalam penulisan saya yang bersifat himbauan itu, saya hanya mengharapkan agar jangan sampai perpecahan yang terjadi antara Prai dan Rumkorem terulang lagi. Adik harus tahu bahwa perpecahan yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1976, didorong oleh beberapa hal yang tidak bisa diterima oleh kedua orang Rumkorem dan Prai. Yang jelas, perpecahan itu terjadi karena masalah “masa kepemimpinan, tugas dan tanggung-jawab serta kejujuran/transparansi”.  BUKAN SOAL PEREMPUAN.
Memang benar kata adik bahwa PENOLAKAN TERHADAP West Papua Army bukan merupakan lanjutan dari perpecahan antara Prai dan Rumkorem, tetapi jangan ade lupa bahwa penolakan adik dan kawan2 adik itu disertai dengan hal2 yang sangat negative yang tidak bersifat nasionalis dan sama sekali tidak menguntungkan perjuangan  karena sudah ada ancaman bahwa Goliat Tabuni akan membunuh semua pejabat atau anggota eksekutif ULMWP. Apakah bisa dijelaskan bahwa ancaman semacam begini bukan pernah terjadi antara markas Pemka dan Victoria?

5. Jika yang dipersoalkan oleh adik2 terutama (Jefferey)Pagawak dan (Sebby)Sambom dengan (Benny)Wenda dan (Sam)Karoba itu adalah soal tanah, maka adalah sangat salah kalau saya ikut campur atau memberikan nasehat karena saya dari daerah lain yang sama sekali tidak punya hubungan dengan apa yang dipermasalahkan. Itu adik2 punya urusan secara adat. Tapi yang dipertentangkan adalah soal perjuangan yang menyangkut status dari tentara pembebasan nasional, itu adalah soal nasional/bangsa,  dimana kita semua mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menjamin kesatuan dan persatuan nasional. Saya tidak bermaksud menyebut semua orang Pagawak, Sambom, atau Wenda, Karoba, sebagai pihak yang salah. Himbauan saya terbatas pada oknum Pagawak dalam hal ini Jefferey dan Sebby Sambom yang terus mempertentangkan soal WPA dengan Benny Wenda dan Sam Karoba, yang seharusnya pertentangan itu bisa dibicarakan bukan di media social tapi bisa di media lain yang lebih menjamin keamanan/kerahasiaan dari sebuah pendapat atau perbincangan tentang perjuangan Papua Merdeka.
 
6. Dapatkah adik secara details dan terang menjelaskan di pasal berapa, artikel dan ayat berapa dari Konstitusi 1 July 1971 yang dilanggar oleh ULMWP dalam Pembentukan West Papua Army (WPA)?
Setahu saya, dan dari Undang2 Sementara Republik Papua Barat yang adik sebut sebagai Konstitusi 1 July 1971, adalah Undang2 Sementara Pemerintahan Revolusi Sementara (PRS) Republik Papua Barat  yang didirikan oleh Rumkorem dan Prai pada tahun 1971 berhubungan dengan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat yang direncanakan pengumumannya pada 1 July 1971 di Waris. Proklamasi itu tidak terjadi pengumumannya tetapi akan diumumkan beberapa tahun kemudian (1973) bersamaan dengan pengumuman agenda2 revolusi.
Sebelum perpecahan, Undang2 ini serta Proklamasi 1 Juli 1971 masih utuh dan bersifat nasional, tetapi setelah perpecahan terjadi pada tanggal 23 Maret 1976, dimana Prai keluar dari PRS/RPG dan mendirikan Pemerintahan DeFacto (beliau sendiri adalah Presidennya), maka Proklamasi dan Undang2 1971 itu merupakan DOCUMENT2 FAKSI milik PRS yang mungkin tidak diakui juga oleh Pemerintahan deFacto.
Di dalam Undang2 Dasar Sementara Republik Papua Barat, Chapter V, tentang Pertahanan dan Kemanan Nasional (Nasional Defence and Security), Article 104 – 109, tidak secara specific menjelaskan tentang TPN-PB tetapi menyebutkan tentang Pembentukan Pasukan/Angkatan Bersenjata Republik Papua Barat (Article 105 (1) The formation of the Armed Forces of the Republic of West Papua, which will consist of volunteers and conscripts, is laid down by the law; (2) By the Armed Forces of the Republic of West Papua are meant: Army, Navy and Air Force.).

7. Undang2 Sementara Republik Papua Barat (Konstitusi 1 July 1971) TIDAK PERNAH DIAMEND/DITINJAU KEMBALI sejak penulisannya hingga pengesahannya pada tahun 1973 bahkan setelah perpecahan. Dan ia telah menjadi Undang2 Sementara dari Faksi PRS. Apakah Undang2 ini diakui oleh Pemerintahan deFacto (Jacob Prai), Bintang-14 (Thom Wanggai), West Papua New Guinea National Congress (Michel Karet), dan Negara Republik Federasi Papua Barat/NRFPB (Porkorus)?

8. Naskah Proklamasi 1 July 1971 HANYA DITANDA-TANGANI oleh Rumkorem. Prai sebagai Ketua Senat pada waktu itu TIDAK IKUT menanda-tangani Naskah Proklamasi itu. Apakah hal ini juga merupakan salah satu factor perpecahan antara kedua pemimpin itu?

9. Port Vila Declaration yang difasilitasi oleh Andy Ayamiseba dan Rex Rumakiek dibawah political supervision dari Pemerintah Vanuatu (1986) hanya merupakan rekonsiliasi nasional antara kedua pemimpin (Prai dan Rumkorem) dengan agenda pembagian tugas kerja dimana Prai (deFacto/Pemka) menjalankan tugas2 politik/diplomasi, sedangkan Rumkorem (PRS/Marvic) menjalankan tugas2 logistic (kemiliteran). Tidak ada diskusi tentang peleburan kedua pemerintahan yang terbentuk. Rumkorem tetap dengan PRS dan TPN nya di Markas Victoria, sementara Jacob Prai tetap dengan deFacto dan TEPENAL nya di Markas PEMKA.

PRS/RPG dan deFACTO masih exist.

Demikian jawaban saya, dan posisi saya saat ini dalam mendukung ULMWP adalah karena dibentuk secara demokratis sebagai wadah kordinatif untuk mendorong Agenda Revolusi dan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua secara nasional di forum2 Internasional.  Jika ULMWP hanya dibentuk oleh satu dua orang untuk kepentingan kelompok atau golongan, jelas saya tidak akan mendukungnya. (Wapupi0275).


Jakarta – Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih Kolonel (Inf) Muhamad Aidi menegaskan, Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Meauke ini sudah diakui dan dihormati oleh seluruh dunia. Itulah sebabnya TNI akan selalu siaga dan siap mempertahankan keadulatan NKRI.
Pernyataan tersebut menanggapi kabar pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang merupakan organisasi induk dari Tentara West Papua. Organisasi ini dipimpin oleh Benny Wenda yang kini hidup di pengasingan.
TNI menyatakan Tentara West Papua adalah kelompok pemberontak yang ingin merongrong kedaulatan NKRI. Aidi menegaskan, siapa pun yang mencoba merongrong kedaulatan NKRI akan berhadapan dengan kekuatan NKRI. Bukan hanya TNI, tapi juga komponen bangsa yang lain. Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan ‘Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.’
Sebelumnya tiga kelompok separatis bersenjata di Papua mendeklarasikan terbentuknya Tentara West Papua atau West Papua Army yang bernaung di bawah ULMWP. Organiasi pimpinan Benny Wenda ini menyatakan “siap mengambil alih negara kami”.
Selama ini kelompok-kelompok bersenjata di Papua bertindak sendiri-sendiri. Dalam website resminya Bennny menyatakan setelah tebentuknya ULMWP, maka gerakan mereka dalam usaha memisahkan diri dari Republik Indonsia kini sudah bersatu, baik secara politik maupun militer.
Benny menegaskan, saat ini West Papua sudah menjadi negara merdeka. Sehingga menurut Benny, Indonesia tidak bisa lagi menstigmatisasi kelompok mereka sebagai separatis atau penjahat. Pembentukan ULMWP sekaligus menandai 50 tahun Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. (rya)


Agus Kossay Selaku Ketua Umum Knpb Pusat Mengimbau Kepada Aktivis KNPB Tidak Terpengaruh


Dihimbau kepada seluruh rakyat dan Bangsa Papua Barat pada umumnya, dan khususnya aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sedang berjuang di seluruh wilayah Papua Barat bahwa akhir-akhir ini virus perusak persatuan yang kita bangun saat ini sedang merajalela di seluruh wilayah teritori Papua Barat dengan tujuan untuk merusak agenda nasional yang merupakan keputusan bersama seluruh rakyat Papua Barat melalui forum resmi dan legal.
Virus ini merajalela dengan berbagai cara untuk memprovokasi rakyat:
1.melalui media sosial
2. Melaui media cetak
3. Melalui via telpon atau sms
4. Melaui organisasi
5. Melaui pendekatan keluarga
6. Melalui pendekatan suku
Mereka menyusun berbagai agenda strategis untuk menyakinkan rakyat Papua Barat dan seolah-olah itu yang benar, sementara belum ada keputusan resmi bersama rakyat dan bangsa Papua Barat dalam forum-forum resmi.

Agus Kosay Menambahkan, Yang Selama ini  Bikin rusak perjuangan bangsa Papua barat adalah sebagai berikut,
Matias Wenda
Yalpi yikwa 
Sem karoba
Jhona Wenda 
Jhontan tabuni 
Erik walela
Fani Kogoya
Steven walela
Roy karoba
Bazoka logo
Mbinibaga
Delius tabuni
Gerson tabuni
Alius Komba
Janus wanimbo
Jack malle
Simeon surabut 
Lukas walilo
Kris dogopia
Buktar tabuni
Vino basial
Alen halitopo
Simion dabi
Ice morib
Rahel togodli
Regi Wenda 
Yeli lod Wenda
Habel nawipa
Yalime tabuni
Emison Wenda
Mar tabuni
Roky medlama 
Melawan wantik 
Calvin Wenda
Apolos sroyer
Apison karoba
Elly togodli
Mipas Wandikbo dkk.
Group" inilah yang merusak perjuangan dan menyebar berita HOAX
Sampai merusak nama baik tuan Beni Wenda .
 menciptakan konflik internal militer di markas Victoria lalu buatlah TRWP/WPRA sampai kini buat semua tandingan organisasi sipil maupun militer di Papua yaitu ppk-nrwp dan ka-ulmwp.
West Papua army (WPA) hanya rubah nama dari West Papua revolution army ( WPRA)
Agen- agen ini hanya beberapa kota namun hanya berkoar di medsos saja tidak ada bersama rakyat lalu jual beli isu internasional kepada rakyat suluruh teritorial West Papua serta pejabat orang Papua seluruh kabupaten kota di provinsi Papua dan Papua barat.
Beberapa pejabat pemerintah provinsi Papua dan Papua barat terjebak dalam group ini serta terutama sentral coffe arabica di Wamena di kelola oleh adiknya Sem karoba yaitu selion karoba.
Team work intelijen tpnpb sdh black list nama komplotan penipu ini untuk di eksekusi mati.
Kami punya data dan bukti.
Catatan:
1.Ketua panitia KLB WPA dan biro pertahanan ULMWP segera hapus tanda tangan palsu atas nama beberapa pimpinan militer TPNPB itu segera.
2. Pimpinan ulmwp Segera bertanggung jawab atas janjikan palsu terhadap rakyat Papua untuk Referendum tahun ini.
3. Jikalau poin 1 dan 2 tidak lakukan maka militer TPNPB akan eksekusi anak buah di lapangan dan atau kita ciptakan kudeta militer TPNPB dan TRWP WPA. Titik.
Oleh karena itu saya atas nama pribadi dan organisasi menghimbau kepada seluruh rakyat Papua Barat dan Seluruh aktivis KNPB tidak terprovokasi oleh pikiran penyusup atau virus yang ingin merusak persatuan yang kita bangun sehingga tetap terjaga apa yang menjadi keputusan bersama dalam keputusan konggres satu KNPB Ujar Kosay.(SBK)


Agus Kossay
(Ketua Umum KNPB Pusat)



Jayapura, - Benny Wenda akan menerima penghargan "Freedom of Oxford" pada 17 Juli 2019 dalam pertemuan khusus dewan kota. Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ini kemudian akan bergabung bersama tokoh-tokoh dunia seperti Colin Dexter, Nelson Mandela, Sir Roger Bannister dan Lord Nuffield yang pernah menerima penghargaan tersebut.

Terkait dengan itu, kepala Biro Politik ULMWP, Bazoka Logo menyeruhkan kepada seluruh lapisan masyarakat di West Papua maupun solidaritas untuk melakukan aksi ucapan terima kasih. "Saya serukan kepada TNI POLRI, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala distrik, Kepala desa, PNS, Buruh, Gembala, Pendeta/Pastor/Haji/Kiayi orang West Papua, anak-anak TK, SD, SMP, SMU/SMK, Mahasiswa dan kepada Faksi WPNCL, NFRPB, PNWP bersama organ berafiliasi serta Organisasi Solidaritas dan Masyarakat internasional pada umumnya," tulis Bazoka melalui akun Facebooknya, Kamis, (11/07/2019).

Menurutnya, aksi ucapan terima kasih dapat dilakukan mulai dari tanggal 12-17 Juli 2019. Waktu pelaksanaan disesuaikan di masing-masing tempat.


Kepala Biro Politik ULMWP: KKBS Bazoka Logo.



Port Moresby–Kabar dari Inggris tentang Benny Wenda Ketua ULMWP yang akan menerima penghargaan dari Freedom Of Oxford karena perjuangan dia dalam mengkampanyekan kemerdekaan bangsa Papua ke dunia Internasional mendapat respon dari pihak TPNPB, Rabu (10/07).

Melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, TPNB - OPM mengecam Benny Wenda yang akan menerima penghargaan tersebut, Sebby Sambom mengatakan bahwa dengan adanya penghargaan ini maka permainan ULMWP dibawah kendali Benny Wenda pun mulai tercium.

“Kami sudah curiga kenapa West Papua Army (WPA) dibentuk oleh Benny Wenda, semua itu hanya sebagai alasan untuk menunjukan kepada dunia  internasional kalau Benny  Wenda telah menyatukan organisasi – organisasi perjuangan bangsa Papua dalam satu sayap militer dibawah kendali ULMWP, apakah ini yang dibilang patut mendapatkan penghargaan?  padahal sudah sangat jelas kalau kami TPNPB – OPM menolak pembentukan WPA dan menjadi bawahan dari Benny Wenda,” tutur Sebby  Sambom.
baca juga: Perang Ini harus Nyata, Benny Wenda Harus Bertanggung Jawab

baca juga: Pemberian Penghargaan Kepada BennyWenda Hanya Pembohongan Publik 

Sebby Sambom juga menambahkan bahwa Benny  Wenda tidak pantas mendapatkan semua itu, karena dia hanya berlindung dibalik perjuangan TPNPB, dan yang lebih pantas menerima semua penghargaan itu ialah para pejuang bangsa Papua yang telah pergi mendahului kita semua karena berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga, bahkan nyawa mereka.

“Kita semua tahu bahwa Benny Wenda dan ULMWP hanyalah penipu yang bisa berlindung dibalik perjuangan TPNPB jadi tidaklah pantas untuk dia menerima penghargaan tersebut, lalu bagaimana dengan para orang tua kami yang sudah berkorban nyawa demi kemerdekaan bangsa Papua? Sebut  saja, Alm. Kelly Kwalik, Alm. Theys Hiyo Eluai, dan masih banyak lagi, jadi saya ingatkan kembali kepada Benny Wenda bahwa anda adalah penghianat perjuangan bangsa Papua dan alam serta roh para leluhur kami tidak akan merestui perjuangan anda,” Ucap Sebby Sambom tegas.


Egianus Kogoya West Papua Army dari Faksi TPN-PB Kodap III Ndugama

Nduga Papua-Kamis,11/7/2019/11:15 Wpb

PERNYATAAN SIKAP RESMI WEST PAPUA (WPA ) KODAP III NDUGAMA-Deklarasi Marvic, kami  pimpinan KODAP III WPA -OPM Wilayah Ndugama sampaikan bahwa,

1. Di larang keras pemeritah RI  Membawah pembangunan bentuk apa pun di wilayah ndugama selagi rakyat ndugama darah masih mengalir dan hidup berantakan di  hutan-hutan.

2. Apa bilah pemeritah  RI melalui pasukan TNI Memaksah   menjalankan pembangunan, maka kami WEST PAPUA ARMY (WPA) Kodap III Ndugama  akan   minum kopi bersama dengan rakyat indonesia di kota.

3. Pemeritah RI segera mengimbangi alat  perang  pasukan  TNI  dengan alat  perang  pasukan WEST PAPUA ARMY (WPA) Dan PRABOWO SUBIANTO dan Presiden Jokowi Segera menarik pasukan KOPASUS Yang Operasih  Brutal di Ndugama karena 5 pucuk senjata melawan ribuan  pujcuk.

4. Kami pimpinan WPA KODAP III  Ndugama minta  pemeritah RI segerah  membuka  akses untuk Jurnalis  asin dari internasional  dan Tim  pencari  fakta  PBB segera masuk di  Ndugama.

5. Kami WPA Kodap III Ndugama  merasah tidak ada kebersamaan dalam  perjuangan dari  teman-teman 32  PANGKODAP Setanah papua kurang  lebih selama 7 bulan  WEST PAPUA ARMY (WPA)Kodap III Ndugama pikul berat sebelah.

6. Kami harap teman seperjuangan 32 pangkodap segera bersatu & melupakan  hal hal yang  teknis mari  kita pikul sama sama berat sama sama ringan  membelah penindasan dan penjajahan di atas tanah air kita ini.

7. Kami WEST PAPUA ARMY (WPA)KODAP III Ndugama siap melawan beribu ribu senjata di daerah ini sampai titik darah penghabisan hingga papua merdeka. Demikian  pernyataan  sikap  dari kodap III Ndugama 1 juli 2019 Mengetahui  pangkodap III Ndugama EGIANUS OKOGOYA dan komandan operasi PEMNE KOGOYA. Laporan kurir-WPANEWS.



Kamis 11 Juli 2019-Egianus Kogoya West Papua Army dari Faksi TPN-PB Kodap III Ndugama.


Pimpinan KODAP III Ndugama Egianus Kogeya, menodong Sebby Sambom Jefri Pagawak Tidak Meneruskan Bom Fosfor Nduga kepada dunia internasional kecuali ULMWP

Nduga Papua Kamis, 11/7/2019-14:53 Wpb

Baru-baru ini, beberapa media melaporkan adanya penyerahan Petisi Rakyat Papua Barat yang dilakukan aktivis Papua merdeka Benny Wenda kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM).

Petisi tersebut diklaim sepihak telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua. Namun sampai saat ini, ia tidak pernah secara detail menjelaskan isi petisi tersebut.

Sebelum lebih jauh mengkritisi keabsahan petisi tersebut, perlu dicatat bahwa Benny Wenda adalah pelaku kriminal. Pada 2002 silam, Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan vonis penjara kepadanya setelah terbukti secara sah menjadi otak pembunuhan seorang anggota polisi asal Sentani. Ia juga terbukti sebagai pelaku pembakaran kantor polisi di Abepura setahun sebelumnya.

Ia kemudian kabur dari penjara dan melarikan diri ke Papua Nugini (PNG). Belakangan ia kemudian mendapat suaka dari Pemerintah Inggris. Meski telah hidup mewah dalam pelariannya di Oxford, namun tidak membuat ia lepas dari statusnya sebagai pelaku kriminal.

Dalam pelariannya itu, Benny Wenda kemudian aktif mengampanyekan informasi yang tidak benar tentang Papua hari ini kepada dunia internasional.

Yang terbaru, ia melakukan permufakatan jahat dengan delegasi Vanuatu untuk menipu Komisioner Komisi Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet. Ia disusupkan oleh rombongan delegasi Vanuatu saat pembahasan laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review) Vanuatu oleh KTHAM PBB di Jenewa, Jumat (25/1/2019) lalu.

Alih-alih mendapat simpati internasional, justru aksi manipulatif yang dilakukan Benny Wenda dengan “bantuan” Vanuatu semakin membuka mata PBB dan publik internasional bahwa dia dengan organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah manipulator besar yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Aksinya bersama delegasi Vanuatu yang telah menipu KTHAM, jelas melecehkan PBB dan sangat bertentangan dengan etika dan protokol internasional. Ini juga telah menunjukkan “kelas” mereka berdiplomasi yang tidak menghargai PBB dan tataran diplomasi di level internasional.

Pesan paling penting yang ditangkap oleh publik internasional dari peristiwa ini adalah Benny Wenda seorang manipulator. Insiden memalukan itu akhirnya membuka mata publik internasional bahwa ia bukanlah orang yang layak dipercaya.

Klaim 1,8 juta tanda tangan patut dipertanyakan, mengingat saat ini jumlah orang asli Papua (OAP) dewasa yang diklaim sebagai penanda tangan belum sebanyak itu.


Hal lain yang patut diragukan kebenarannya mengenai waktu pengumpulan tanda tangan yang hanya beberapa bulan, sementara wilayah Papua sangat luas dengan alam yang sulit ditempuh.


Dalam pelariannya di luar negeri, Benny Wenda berusaha membohongi publik internasional dengan isu manipulatif genosida di Papua.

Tentu belum hilang dari ingatan publik internasional, awal Desember 2018, ketika sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya membantai secara biadab warga sipil di Distrik (kecamatan) Yigi, Kabupaten Nduga.

Dari 25 orang pekerja PT Istaka Karya yang dibantai secara sadis di lereng bukit Puncak Kabo, 4 orang berhasil meloloskan diri kemudian dievakuasi aparat TNI-Polri. Sementara 17 pekerja ditemukan meninggal dunia dan 4 orang lainnya hingga saat ini belum ditemukan.

Sebagai pembenaran terhadap aksi biadab itu, senada dengan para politisi pendukung Papua merdeka yang mengklaim bahwa para pekerja yang mengerjakan proyek strategis nasional jalan Trans Papua sebagai anggota TNI.

Klaim ini kemudian terbantahkan oleh media-media yang meliput dan berinteraksi dengan para keluarga korban. Dengan dalih ini pula, orang-orang yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM membenarkan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap warga sipil di wilayah Papua.

Benny Wenda juga melakukan kampanye manipulatif mengenai kondisi Kabupaten Nduga pasca pembantaian warga sipil yang dilakukan TPN-OPM pimpinan Egianus Kogoya.

Ia menuding Pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer dan menyebut aparat TNI-Polri menggunakan bom fosfor, senjata kimia terlarang. Kebohongannya tersebut bisa terendus dari data yang tidak sinkron yang disampaikan.

Berita mengenai bom fosfor ini sempat diberitakan The Saturday Paper berjudul “Exclusive: Chemical weapons dropped on Papua” pada 22 Desember 2018. Berita ini diduga kuat bersumber dari jaringan ULMWP, melampirkan foto berikut penjelasan bahwa ada 7 orang tewas akibat bom ini.

Pada 18 Januari 2019, Benny Wenda melalui akun twitternya menyebarluaskan data yang diklaim sebagai akibat operasi militer di Kabupaten Nduga pasca pembantaian warga sipil oleh TPN-OPM di Kecamatan Yigi.

“Ada 11 orang tewas tertembak di antaranya 3 orang anak, 6 orang hilang, dan 8 orang terluka akibat bom kimia,” tulis keterangan itu.


Dengan membandingkan dua data di atas, maka data-data yang disampaikan patut diragukan. Jika sebelumnya kepada sejumlah media internasional menyebut ada warga tewas, kemudian diralat menjadi 8 orang terluka akibat senjata kimia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun Twitter resmi hari Sabtu (22/12) menyampaikan sedikitnya delapan point penting dalam bahasa Inggris, membantah laporan suratkabar Australia “The Saturday Paper” pada hari yang sama, yang melaporkan bahwa militer Indonesia menggunakan bom fosfor untuk mengejar pelaku penembakan pekerja konstruksi PT. Istaka Karya di Nduga, Papua, 2 Desember lalu.

“Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan sangat menyesalkan laporan media yang tidak bertanggungjawab, yang ditunjukkan oleh media cetak dan online yang berkantor di Australia, yang dikenal sebagai ‘The Saturday Paper’ pada tanggal 22 Desember 2018, yang menuduh Indonesia menggunakan senjata kimia dalam praktik di Nduga, Papua.”

Ditegaskan bahwa sebagai anggota “Organization for the Prohibition of Chemical Weapons” OPCW – organisasi yang melarang penggunaan senjata kimia – yang patuh, “Indonesia tidak memiliki senjata kimia apapun sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran I Konvensi Senjata Kimia.”

Diakui bahwa Indonesia mengimpor, menggunakan dan menyimpan bahan kimia, sebagaimana ada dalam bagan 2 dan 3 konvensi itu tetapi dilakukan “dengan sangat ketat, hanya untuk tujuan bersifat damai guna mendukung industri nasional dan telah dikukuhkan lewat sedikitnya 19 inspeksi OPCW sejak tahun 2004.”

Pimpinan KODAP III Ndugama Egianus Kogeya" Menambahkan, Goliaht Tabuni,-Dalam KTT-ULMWP 2017 di Vanuatu, perwakilan militer West Papua yang hadir di sana adalah Sebby Sambom (TPNPB), Jefri Pagawak (OPM), Yona Wenda (TPNPB), Yalpi Yikwa (TRWP). Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan politik. Dalam penyampaian pandangan politik, masing-masing memperkenalkan profile militer sembari mendesak kepada ULMWP untuk diakui.

Usulan atau rekomendasi mereka kepada ULMWP adalah memfasilitasi pertemuan Militer West Papua menuju Persatuan militer.

Rekomendasi itu diputuskan oleh pimpinan ULMWP dan merekomendasikan kepada Biro Pertahanan untuk mengkordinasikan semua markas pertahanan Biro Pertahanan ULMWP pun telah melakukan tugasnya untuk mengkoordinasikan kepada seluruh markas militer.

Semua markas telah menyatakan kesediaannya untuk siap menghadiri pertemuan seluruh militer yang difasilitasi atau dimediasi oleh ULMWP melalui Biro Pertahanan.

Wujud dari pada komitmen seluruh pertahanan itu, masing-masing markas telah mengutus dua-dua orang untuk menghadiri Pra Kongres Luar Biasa (Pra KLB).

Utusan masing-masing pertahanan inilah yang membentuk Panitia bersama, baik dari TPNPB, TRWP dan TNPB.

Panitia Penyelenggara bukan Biro Pertahanan ULMWP melainkan representasi dari TPNPB, TRWP dan TNPB.

Seusainya panitia mengeluarkan undangan KLB dan masing-masing Pertahanan mengirim peserta KLB disertai sumbangan untuk pelaksanaan KLB yang dibebankan Panitia.

Sejak Pra KLB hingga KLB-nya Panitia maupun Kepala Biro Pertahanan aktif membangun komunikasi dengan tn. Seby Sambom dan Jefri Pagawak Undangan pun sudah dikirim dan telah diterima oleh mereka.

Pertanyaannya mengapa mereka TIDAK HADIR? padahal merekalah yang mendesak kepada ULMWP untuk memfasilitasi pertemuan Militer.

Sekitar 500 an delegasi dari masing-masing Pertahanan yang hadir telah menyepakati dan memutuskan untuk bersatu dibawa nama West Papua Army atau Tentara West Papua.

Struktur komando tidak dileburkan atau disatukan Masing-masing struktur komando tetap ada tapi hanya membangun garis koordinasi dibawa ULMWP.

Demikian proses yang terjadi Mereka bukan membentuk struktur militer baru ULMWP tidak membentuk tentara baru Demikian sedikit penjelasan Semua ini terjadi karena pentingnya persatuan ULMWP sendiri, representasi dari semua organisasi Perjuangan yg berafiliasi dalam agenda maupun struktur Perjuangan Maka tidak bisa mengakui salah satu militer Langkah yang bisa ditempuh ULMWP demi mewujudkan persatuan militer sebagaimana proses yang berlangsung kemarin.

Sebelumnya, Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom mengatakan dia maupun TPNPB tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa I yang diselenggarakan oleh West Papua Army (WPA) seperti yang dikemukakan oleh Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua, Jacob Rumbiak.

TPN-PB dan KNPB akan tunduk dibawah kontstitusi 61/71,tidak akan pernah keluar rill perjuangan

Sesuai Kongres Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat  (TPNPB) di biak ditetapkan bahwa Jendral GOLIATH TABUNI sebagai Panglima tertinggi TPNPB.

Minggu 7 Juli 2019-8:30 WPB Gen, Goliaht Tabuni, Menanggapi Terkait Pernyataan Sebby Sambom yang mengkelaim atas, klarifikasi Sewenang-wenang oknum dan kawan-kawa lainnya tentang penolakan west papua Army, yang bergabung dalam satu komando Militer West Papua Army, tidak kordinasi melalui lisan, maupun tulisan maka" saya secara pribadi Goliaht Tabuni, minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pejuang maupun, rakyat bangsa papua dimanapun berada tambahnya.

Senin 1 Juli 2019 - 13:52 WIB

Gerakan United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat yang selama ini dicap pemerintah Indonesia sebagai kelompok separatis telah membentuk tentara baru. Dengan pembentukan tentara baru ini, ULMWP menolak label separatis dan penjahat oleh pemerintah Indonesia.

Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengatakan untuk pertama kalinya tiga faksi yang selama ini melawan militer Indonesia telah bersatu membentuk pasukan baru di bawah satu komando.

Tentara baru itu diberi nama "West Papua Army (Tentara Papua Barat)". Tentara baru itu dibentuk di bawah "Deklarasi Perbatasan Vanimo". (Ujar Kogeya)



Nduga Papua West Papua Army, Kamis, 11 Juli 2019: Pimpinan KODAP III Ndugama (Egianus Kogeya)


KNPB-Sorong-Raya-11/7/2019/13:53,Wpb

Atas Nama Komite Nasional Papua Barat KNPB minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pejuang maupun rakyat bangsa papua secara mendalam tentang postingan menyindir dan menjatuhkan pemimpin bangsa papua Mr, Benny Wenda yang dipublikasikan  melalui admin KNPB Sektor Koteka yang dikelola oleh kawan-kawa KNPB pusat entah, itu Ogram  Wanimbo dan Warpo Wetipo agar tidak untuk terprovokasi kepada rakyat sebangsa menyakut, Tuduhan kepada Mr, Wenda tentang penerimaan penghargaan nobel sebagai tanda kehormatan bangsa papua karena' dilihat dari segi politik kecamatan dunia tentang penerimaan nobel Mr, Wenda dampak positif untuk rakyat bangsa papua benar-benar ingin mendirikan sebuah negara republik yang berdaulat sejajar seperti negara berdaulat.

Saran saya kepada kawan-kawa seperjuangan lebih khusus Komite Nasional Papua Barat KNPB dan rakyat bahwa, ambisius Narasi status yang di upload kawa-kawa kembali yang dianggap hal Negative
membacaNya tanpa menjelaskan apa persoalanNya
Terkesan sangat menyudutkan pemimpin kebanggaan rakyat bangsa papua dalam kinerjaNya sebagai ketua ULMWP dan semua pemimpin mempuNyai titik lemah.

Karena kelemahanNya itulah, sehingga dia membutuhkan pikiran Orang lain untuk melengkapi kekuranganNya' jangan jadi hakim untuk pemimpin kebanggaan kita semua.

Kita Berjuang untuk saling melengkapi satu sama lain agar tidak terprovokasi dengan dengan penilaian rakyat bangsa papua dan menjaga perpecahan kepercayaan misi bangsa kita agar mendirikan negara berdaulat dikemudian hari Tambahan Arnold -11/7/2019/13:53,Wpb


Satau komando Satu Tujuan Pembebasan menuju pembebas


Sorong papua kamis 11 Juli 2019 Ketua Umum KNPB Sorong Raya Arnold Kocu.


Jayapura,Papua , pada Rabu 10/7/2019 pukul 11.00 Wpb.

Buchtar Tabuni, ketua II Komite Legislatif ULMWP-Tentara West Papua akan berada di bawah komando organisasi payung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang dipimpin Benny Wenda dari pengasingan. ULMWP selama ini menempuh cara-cara politik dan diplomatik untuk mencapai kemerdekaan Papua.

"Secara politis dan militer kami bersatu sekarang. Masyarakat internasional sekarang tanpa ragu-ragu dapat melihat bahwa kami siap untuk mengambil-alih negara kami.

ULMWP dibentuk untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri, karena hak ini belum dilaksanakan secara adil dan martabat bagi rakyat West Papua. ULMWP adalah rumahnya persatuan gerakan-gerakan Papua Merdeka. ULMWP dibentuk oleh WPNCL, NFRPB dan PNWP. Tepak terjang perpolitikan Papua merdeka yang berkelompok kelompok mengakibatkan muncul suatu kesadaran setelah PDP vakum dalam perpolitikan Papua merdeka. WPNCL sendiri memiliki 20 an organisasi yang berafliasi dalam WPNCL. 20 organisasi itu berkedudukan di West Papua dan memiliki perwakilan di luar negeri. NFRPB adalah suatu wadah dibentuk oleh WPNA dan Dewan Adat Papua karena dibawah dalam suatu. WPNA dan DAP juga berbasis di Papua dan memiliki perwakilan jaringan di luar Negeri. DAP sendiri memiliki ratusan Dewan Adat Suku. PNWP adalah suatu wadah politik yang dibentuk oleh KNPB. KNPB sendiri memiliki 20 an KNPB wilayah yang berkedudukan di Papua dan memiliki perwakilan di luar Tanah Papua. KNPB membentuk PNWP dan PNWP sendiri memiliki 20 an PRD di daera-daerah dan berkedudukan di tanah Papua. PNWP bersidang dan memutuskan untuk memberikan mandat diplomasi international kepada Benny Wenda dari Free West Papua Campaign. Pertarungan politik antara WPNCL, NFRPB dan PNWP yang begitu memanas yang membawa dampak bagi ancaman kegagalan bagi 3 kelompok tersebut maka ketiga organisasi itu WPNCL, NFRPB dan PNWP sepakat untuk membentuk suatu persatuan baru yang dikenal dengan nama ULMWP United Liberation Movement for West Papua. Didalam ULMWP dikenal trias political yaitu Legislatif, Eksekutif dan Judikatif. ULMWP masih terus membenah diri untuk membentuk ULMWP sampai ke daerah daerah dan tentu berlaku juga trias politikal sampai ke daerah daerah. Kata kuncinya WPNCL, NFRPB dan PNWP mempunyai kewajiban untuk mengawal terbentuk nya ULMWP sampai ke daerah daerah ujar Tabuni.

Buchtar Tabuni, ketua II Komite Legislatif ULMWP menambahkan, sebelumnya' Juru bicara ULMWP Jacob Rumbiak mengatakan kepada publik/dunia  pembentukan Tentara West Papua itu menyatukan sayap politik, intelijen dan militer menjadi satu kelompok diplomatik yang akan mendorong kampanye kemerdekaan ke depan.

"Persatuan ini akan menunjukkan kepada Indonesia dan dunia, bahwa kami orang Papua Barat siap mendapatkan kemerdekaan hari ini juga.

Militer kami secara otomatis akan berada di bawah kendali penuh seorang komandan. Kami memiliki agenda yang sangat jelas untuk menjadi pejuang kebebasan terbaik," ucap Jacob Rumbiak.



PNWP: Deklarator Buctar Tabuni Selaku ketua II Legislatif ULMWP-ketua Umum KNPB Pusat Untuk Papua Barat.


Jayapura,Papua , pada Senin (8/7) 2019 pukul 11.00 WPB.

NRFB-Wakil Ketua Eksekutif ULMWP Tn, "Oktavianus Mote"
Sejak 2014 Seluruh komponen telah bersatu dalam satu payung di sebut ULMWP

Beberapa tahun kita menjalani usai dari itu dukungan dari internasional semakin meningkat sehingga Seluruh faksi bersatu agar melakukan KTT ULMWP sehingga KTT ULMWP tersebut mulai sejak 23 nov 2017 dan berakhir 1 desember dimana hari lahirnya embrio bangsa papua dan TN. BENY WENDA terpilih sebagai ketua Umum ULMWP  dan OTOVIANUS MOTE sebagai wakil ketua ULMWP.
selanjutnya bendera BINTANG FAJAR berkibar secara permanen di sekertariat MSG.
Hal ini menandakan bahwa rakyat papua harus bersatu mendorong resolusi yang di lahirkan dalam KTT ULMWP di vanuatu.

Mote menambahkan, KTT-ULMWP 2017 di Vanuatu, perwakilan militer West Papua yang hadir di sana adalah Sebby Sambom (TPNPB), Jefri Pagawak (OPM), Yona Wenda (TPNPB), Yalpi Yikwa (TRWP). Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan politik. Dalam penyampaian pandangan politik, masing-masing memperkenalkan profile militer sembari mendesak kepada ULMWP untuk diakui.

Usulan atau rekomendasi mereka kepada ULMWP adalah memfasilitasi pertemuan Militer West Papua menuju Persatuan militer.

Rekomendasi itu diputuskan oleh pimpinan ULMWP dan merekomendasikan kepada Biro Pertahanan untuk mengkoordinasikan semua markas pertahanan.

Saya selaku Wakil Ketua Eksekutif ULMWP , megayak kepada komponen pergerakan papua merdeka/organisasi yang menyuarakan penentuan nasib bangsa papua agar, bersatu mengambil alih negara republik west papua ini.

Indonesia menginvasi Papua Barat pada tahun 1962. Sejak itu, militer Indonesia meluncurkan sejumlah operasi di mana ratusan ribu penduduk asli Papua Barat terbunuh. Beberapa di antaranya adalah: • Operasi Tumpas (Menghancurkan) - 1964–68 • Operasi Wibawa (Otoritas) - 1970-74 • Operasi Kikis (Rub Out) - 1977 • Operation Sadar (Teach a Lesson) - 1979 • Operasi Sapu Bersih (Sapu Bersih) - 1981–84 Nama-nama operasi ini menggambarkan sifat dan tujuan mereka. Negara Indonesia terus membunuh orang asli Papua dan menjarah sumber dayanya. Meskipun demikian, pemerintah global dan organisasi antar pemerintah umumnya acuh tak acuh terhadap nasib orang Papua Barat. Inilah sebabnya kita semua harus berjuang di Papua Barat untuk keadilan dan penentuan nasib sendiri.

Jayapura Selasa (9/7) pukul 9:00-2019 WPB

LEGISLATIF ULMWP Tn, Edison Waromi  mengatakan" sebagai sayap militer West Papua sudah bersatu dalam satu komando sebagai Army West Papua

Kekuatan diplomasi dan sipil juga ada kekuatan yang menonjol dan masing-masing membuka diri untuk menyatakan bersatu dalam satu struktur gerakan yang di kenal dengan ULMWP pada  deklarasi "saralalana 2014 " di Port villa, Vanuatu.

Dengan pembagian tugas jelas yaitu
Kekuatan para diplomat berperan sebagai Eksekutif ULMWP yang di ketuai oleh Benny Wenda sebagai eksekutor diplomasi di bawa protokoler pemerintah Republik Vanuatu.

Dari fakta ini menunjukkan bahwa sayap diplomasi dan sipil telah bersatu karena persatuan para diplomat, sipil dan militer adalah Kekuatan kita.(Ujarnya)

Mote" menyetujui kemerdekaan itu adalah "hak yang Tuhan berikan kepada bangsa Papua," dan telah dinubuatkan oleh Injil melalui Pdt Izaac Samuel Kijne, tokoh yang pertama kali mengumpulkan sekolah zending di Wondama pada 1925, dan membawa Injil pertama kali ke Papua pada 5 Februari 1855.


SALAM PERSATUAN MENUJU PEMBEBASAN

Wakil Ketua Eksekutif ULMWP Tn, (Oktavianus Mote)


TTD: NRFB
Legislatif  ULMWP, (Edison Waromi)


West Papua Minggu 7 Juli 2019-8:30 WPB Gen, Goliaht Tabuni, Klarifikasi Kelaim Oknum Yang Mengatasnamakan TPN-PB.

Goliaht Tabuni,-Dalam KTT-ULMWP 2017 di Vanuatu, perwakilan militer West Papua yang hadir di sana adalah Sebby Sambom (TPNPB), Jefri Pagawak (OPM), Yona Wenda (TPNPB), Yalpi Yikwa (TRWP). Mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan politik. Dalam penyampaian pandangan politik, masing-masing memperkenalkan profile militer sembari mendesak kepada ULMWP untuk diakui.

Usulan atau rekomendasi mereka kepada ULMWP adalah memfasilitasi pertemuan Militer West Papua menuju Persatuan militer.

Rekomendasi itu diputuskan oleh pimpinan ULMWP dan merekomendasikan kepada Biro Pertahanan untuk mengkordinasikan semua markas pertahanan Biro Pertahanan ULMWP pun telah melakukan tugasnya untuk mengkoordinasikan kepada seluruh markas militer.

Semua markas telah menyatakan kesediaannya untuk siap menghadiri pertemuan seluruh militer yang difasilitasi atau dimediasi oleh ULMWP melalui Biro Pertahanan.
Wujud dari pada komitmen seluruh pertahanan itu, masing-masing markas telah mengutus dua-dua orang untuk menghadiri Pra Kongres Luar Biasa (Pra KLB).
Utusan masing-masing pertahanan inilah yang membentuk Panitia bersama, baik dari TPNPB, TRWP dan TNPB.
Panitia Penyelenggara bukan Biro Pertahanan ULMWP melainkan representasi dari TPNPB, TRWP dan TNPB.
Seusainya panitia mengeluarkan undangan KLB dan masing-masing Pertahanan mengirim peserta KLB disertai sumbangan untuk pelaksanaan KLB yang dibebankan Panitia.
Sejak Pra KLB hingga KLB-nya Panitia maupun Kepala Biro Pertahanan aktif membangun komunikasi dengan tn. Seby Sambom dan Jefri Pagawak Undangan pun sudah dikirim dan telah diterima oleh mereka.

Pertanyaannya mengapa mereka TIDAK HADIR? padahal merekalah yang mendesak kepada ULMWP untuk memfasilitasi pertemuan Militer.

Sekitar 500 an delegasi dari masing-masing Pertahanan yang hadir telah menyepakati dan memutuskan untuk bersatu dibawa nama West Papua Army atau Tentara West Papua.
Struktur komando tidak dileburkan atau disatukan Masing-masing struktur komando tetap ada tapi hanya membangun garis koordinasi dibawa ULMWP.

Demikian proses yang terjadi Mereka bukan membentuk struktur militer baru ULMWP tidak membentuk tentara baru Demikian sedikit penjelasan Semua ini terjadi karena pentingnya persatuan ULMWP sendiri, representasi dari semua organisasi Perjuangan yg berafiliasi dalam agenda maupun struktur Perjuangan Maka tidak bisa mengakui salah satu militer Langkah yang bisa ditempuh ULMWP demi mewujudkan persatuan militer sebagaimana proses yang berlangsung kemarin.

Sebelumnya, Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom mengatakan dia maupun TPNPB tidak terlibat dalam Kongres Luar Biasa I yang diselenggarakan oleh West Papua Army (WPA) seperti yang dikemukakan oleh Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua, Jacob Rumbiak.

TPN-PB dan KNPB akan tunduk dibawah kontstitusi 61/71,tidak akan pernah keluar rill perjuangan
Sesuai Kongres Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat  (TPNPB) di biak ditetapkan bahwa Jendral GOLIATH TABUNI sebagai Panglima tertinggi TPNPB.

Minggu 7 Juli 2019-8:30 WPB Gen, Goliaht Tabuni, Menanggapi Terkait Pernyataan Sebby Sambom yang mengkelaim atas, klarifikasi Sewenang-wenang oknum dan kawan-kawa lainnya tentang penolakan west papua Army, yang bergabung dalam satu komando Militer West Papua Army, tidak kordinasi melalui lisan, maupun tulisan maka" saya secara pribadi Goliaht Tabuni, minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pejuang maupun, rakyat bangsa papua dimanapun berada tambahnya.


Senin 1 Juli 2019 - 13:52 WIB

Gerakan United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat yang selama ini dicap pemerintah Indonesia sebagai kelompok separatis telah membentuk tentara baru. Dengan pembentukan tentara baru ini, ULMWP menolak label separatis dan penjahat oleh pemerintah Indonesia.

Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, mengatakan untuk pertama kalinya tiga faksi yang selama ini melawan militer Indonesia telah bersatu membentuk pasukan baru di bawah satu komando.

Tentara baru itu diberi nama "West Papua Army (Tentara Papua Barat)". Tentara baru itu dibentuk di bawah "Deklarasi Perbatasan Vanimo".

Benny Wenda mengatakan pihaknya siap mengambil alih Papua dan menyerukan dukungan internasional dan domestik.

"Kami menyambut bantuan apa pun dalam membantu kami mencapai pembebasan kami. Indonesia tidak bisa lagi menstigmatisasi kami sebagai separatis atau penjahat, kami adalah negara kesatuan militer dan politik yang sah dalam penantian," katanya dalam sebuah pernyataan, yang dikutip RNZ, Senin (1/7/2019).

Tiga faksi yang bersatu menjadi "Tentara Papua Barat" ini adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)—yang terlibat konflik berdarah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nduga—, Tentara Nasional Papua Barat dan Tentara Revolusi Papua Barat.

Sebelumnya, TPNPB blakblakan merekrut anak-anak remaja sebagai tentara untuk melawan militer Indonesia. Kelompok itu menyadari bahwa melibatkan anak-anak dalam konlik bersenjata adalah pelanggaran konvensi internasional, namun mereka mengklaim hal itu diperlukan dengan melihat perkembangan yang terjadi di Papua Barat.

Perekrutan anak-anak itu bahkan dipublikasikan sebagai bahan propaganda. TPNPB merilis foto yang menunjukkan anak-anak remaja mengenakan seragam ala militer dan menenteng senapan.

"Anak-anak ini secara otomatis menjadi pejuang dan penentang militer kolonial Indonesia," kata Sebby Sambom, juru bicara TNPB.

Dia mengatakan sekitar selusin tentara anak berusia antara 15 dan 18 tahun saat ini berjuang untuk kelompoknya di berbagai daerah di Papua.


Sekian dan terima kasih atas perhatian, kiranya Allah Bangsa West Papua Memberkati kita semua AMIN.


SALAM PEMBEBASAN BANGSA PAPUA BARAT

TTD: WEST PAPUA ARMY, Gen, (Goliaht Tabuni)

'State-in-waiting': Pemberontak Papua bersatu melawan pemerintahan Indonesia
Kelompok-kelompok kemerdekaan mengatakan mereka siap untuk 'mengambil alih negara kita' di tengah-tengah konflik di timur jauh kepulauan itu.

oleh Febriana Firdaus & Kate Mayberry
05 Juli 2019 GMT + 3


BERITA / HAK ASASI MANUSIA
'State-in-waiting': Pemberontak Papua bersatu melawan pemerintahan Indonesia
Kelompok-kelompok kemerdekaan mengatakan mereka siap untuk 'mengambil alih negara kita' di tengah-tengah konflik di timur jauh kepulauan itu.

oleh Febriana Firdaus & Kate Mayberry
05 Juli 2019 GMT + 3
Jakarta, Indonesia - Tiga kelompok separatis bersenjata utama di Papua Barat telah bergabung untuk meningkatkan dorongan mereka untuk kemerdekaan ketika bentrokan antara pemberontak dan militer Indonesia telah memaksa ribuan warga sipil dari rumah mereka.

Kelompok-kelompok ini mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan bertarung bersama dengan judul Tentara Papua Barat untuk dikoordinasikan oleh Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) - sebuah kelompok payung untuk separatis.

Kelompok-kelompok bersenjata - Tentara Revolusi Papua Barat (TRWP, kependekan dari Tentara Revolusi Papua Barat), Tentara Nasional Papua Barat (TNPB, kependekan dari Tentara Nasional Papua Barat) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN.PB, kependekan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) menandatangani 'Deklarasi Perbatasan Vanimo' pada 1 Mei.

Benny Wenda, yang tinggal di pengasingan di Inggris setelah melarikan diri dari Indonesia dan adalah ketua ULMWP, mengatakan aliansi itu mampu memimpin negara merdeka.

"ULMWP siap membentuk Papua Barat yang merdeka," kata Wenda dalam sebuah pernyataan minggu ini. "Secara politis dan militer kita bersatu sekarang. Masyarakat internasional sekarang dapat melihat tanpa ragu bahwa kita siap untuk mengambil alih negara kita.

"Indonesia tidak dapat lagi menstigmatisasi kami sebagai separatis atau penjahat, kami adalah negara kesatuan militer dan politik yang sah yang sedang menunggu."


Papua Barat adalah koloni Belanda sampai awal 1960-an ketika Indonesia mengambil kendali, memperkuat pemerintahannya dengan referendum kontroversial yang diikuti.

Pemberontakan bersenjata tingkat rendah oleh penduduk asli Papua, yang sekarang mencapai setengah dari populasi setelah bertahun-tahun migrasi oleh orang-orang dari bagian lain Indonesia, telah bergemuruh sejak saat itu.

"Militer harus menganggap ini serius karena mereka cenderung meremehkan para [pemberontak]," kata Vidhyandika Djati Perkasa, kepala departemen politik dan perubahan sosial di Pusat Studi Strategis dan Studi Internasional di Jakarta.

"Yang pasti, kita tahu ada fragmentasi, tetapi Benny Wenda memiliki dukungan kuat."

Dugaan pelecehan
Pemerintah di Jakarta menyatakan bahwa Papua Barat, yang menempati bagian barat pulau Papua Nugini, adalah Indonesia karena itu adalah bagian dari Hindia Belanda yang membentuk dasar perbatasan negara modern masa kini.

Papua juga kaya akan sumber daya alam dan situs tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga terbesar kedua, tetapi orang-orangnya tetap di antara yang termiskin di negara itu.

Kekerasan berkobar lagi pada Desember setelah pemberontak menyerang proyek pembangunan jalan di dataran tinggi tengah yang menewaskan sedikitnya 17 orang, yang memicu tindakan keras militer.

Sekitar 35.000 warga sipil telah diusir dari rumah mereka ketika pasukan keamanan berusaha untuk mengusir para pemberontak dari pegunungan yang berhutan.

Brigadir Jenderal Sisriadi, juru bicara militer Indonesia, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia tidak dapat mengomentari pembentukan aliansi bersenjata.

Dia menekankan bahwa militer akan terus bekerja dengan polisi untuk melacak tersangka separatis, menuduh mereka menghancurkan properti dan menyerang warga sipil.

Sisriadi menunjuk laporan media lokal dari Januari yang mengatakan empat kelompok separatis menyerah kepada tentara.

"Mereka orang Indonesia," katanya. "Dan kita tidak menganggap mereka sebagai orang luar."

Vidhyandika Djati Perkasa CSIS mengatakan penelitian lembaga think tank baru-baru ini menunjukkan bahwa ada dukungan luas untuk kemerdekaan di kalangan orang muda Papua dan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kembali strateginya di wilayah tersebut dengan lebih fokus pada pendekatan diplomatik daripada militer.

"Paradigma itu harus berubah," katanya.

Kelompok hak asasi manusia telah lama menuduh pasukan keamanan Indonesia melakukan pelanggaran di Papua.

Dalam sebuah laporan Juli lalu, Amnesty International menggambarkan wilayah itu sebagai "lubang hitam" untuk hak asasi manusia dan mengatakan penelitiannya telah menemukan setidaknya 95 pembunuhan tidak sah antara 2010 dan 2018.

Human Rights Watch mendokumentasikan pendukung kemerdekaan di wilayah yang bergolak itu.

Penahanan orang Papua berisiko atas ekspresi pandangan mereka termasuk mengadakan demonstrasi damai atau menghadiri pertemuan terkait status politik Papua Barat. Mereka yang mengibarkan bendera Bintang Kejora - simbol kemerdekaan Papua Barat - bisa menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun.

Pada bulan Mei, seorang pelancong Polandia berusia 39 tahun, Jakob Skrzypski, dinyatakan bersalah atas pengkhianatan karena bertemu dengan aktivis pro-kemerdekaan ketika mengunjungi Papua.


SUMBER: BERITA
AL JAZEERA

KEPALA INTELIJEN PASIF 
Direktur Financial Intelligence Unit (FIU) Floyd Mera menjelaskan proses uji tuntas yang terlibat dalam Program Kewarganegaraan Vanuatu (VCP) dalam menanggapi artikel berita Daily Post dengan judul "Enam Deportasi Wajah Cina" mengenai enam warga negara Tiongkok pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 yang dikomentari di media sosial.
“Saya ingin memberikan klarifikasi tentang proses uji tuntas yang terlibat dalam VCP dan mudah-mudahan menyoroti transparansi dan integritas proses,” kata Direktur Mera.
“Sebagaimana diatur dalam Perintah Peraturan Kewarganegaraan No.33 tahun 2019, Unit Intelijen Keuangan (FIU) diharuskan untuk membantu Komite Penyaringan Kewarganegaraan dengan pemeriksaan uji tuntas final terhadap calon pelamar.

Sebelum ini, Program Dukungan Pengembangan (DSP) / Agen VCP melakukan uji tuntas garis depan dengan memahami latar belakang pelamar dan sumber dana.
Ini termasuk meninjau izin polisi untuk tuduhan pidana masa lalu.
Aplikasi yang disetujui oleh DSP / VCP Agen termasuk paspor yang sah, polisi atau izin pengadilan, Curriculum Vitae (VC) dan dokumen yang diminta tersebut kemudian diserahkan ke FIU di mana proses uji tuntas harus diselesaikan dalam waktu 48 jam dan temuan tertulis ke Kewarganegaraan Komite Penyaringan.
“Meskipun Peraturan Kewarganegaraan hanya mewajibkan FIU untuk memeriksa hukuman pidana, FIU menggunakan beberapa server penyaringan yang memiliki reputasi global dalam proses uji tuntasnya di mana server ini tidak hanya mengakses basis data INTERPOL atau catatan hukuman pidana masa lalu tetapi juga daftar hitam global, sanksi, diskualifikasi keuangan, solvabilitas perusahaan, terorisme, kebangkrutan individu dan orang-orang kaya politik, ”kata Direktur FIU.
“Untuk memastikan bahwa Program Kewarganegaraan kami tetap kompetitif secara global, namun ketergantungan yang besar ditempatkan pada penayangan film; FIU memahami bahwa server mungkin tidak aman.Dalam mengurangi faktor ini, FIU telah menggunakan pemantauan berkelanjutan yang efektif untuk semua pelamar yang berhasil dalam Program.
“Ini termasuk penyaringan internal tahunan warga dan segera berbagi temuannya dengan Komisi Kewarganegaraan, Layanan Imigrasi Vanuatu dan otoritas terkait lainnya.
“Sebagai tanggapan terhadap warga negara Tiongkok, FIU menerima aplikasi mereka dengan dokumen pendukung pada akhir Februari 2019. Proses uji tuntas kami berakhir dengan tidak ada catatan buruk yang ditemukan atas nama mereka masing-masing.
“Namun, pada Juni 2019, Badan Penegakan Hukum Tiongkok memberi tahu Vanuatu Otoritas tentang investigasi kriminal mereka ke enam warga negara Tiongkok yang dimulai pada Maret 2019.
"Dengan demikian, proses uji tuntas kami yang dilakukan pada Februari 2019 tidak dapat mengidentifikasi penyelidikan kriminal karena penyelidikan hanya dimulai pada Maret 2019 atau penyelidikan, pada waktu itu, terselubung."
FIU kemudian menanggapi permintaan tersebut dan segera memberi tahu VCP.
Diberdayakan oleh Blogger.